Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2020
P. 73

Judul               Bos BKPM Dorong RUU Cipta Kerja Segera Disahkan
                Nama Media          Rakyat Merdeka
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            kpj
                Tanggal             2020-08-14 04:41:00
                Ukuran              242x95mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 43.560.000

                News Value          Rp 217.800.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - Bahlil Lahadalia (KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)) jelasnya. . Kata
              Bahlil, Indonesia akan memperoleh banyak keuntungan dari hadirnya aturan ini di tengah kondisi
              pandemi Covid-19. . Di antaranya peningkatan jumlah modal asing, peningkatan lapangan kerja,
              peningkatan  tabungan.  peningkatan  pendidikan  dan  latihan,  peningkatan  penelitian.
              pengembangan  dan  teknologi.  peningkatan  infrastruktur  dan  peningkatan  pasar  besar  yang
              mendukung harga barang semakin murah. . 'inilah yang harus kita dorong, agar negara kita
              mendapatkan multiplier effects. Karena dana yang ada di negara kita saja tidak cukup untuk
              mendorong pertumbuhan ekonomi kita agar bisa naik



              Ringkasan

              KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendorong Rancangan
              Undang-undang  (RUU)  Cipta  Lapangan  Kerja  bisa  segera  disahkan.  Menurutnya,  solusi
              mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi.



              BOS BKPM DORONG RUU  CIPTA KERJA SEGERA DISAHKAN

              KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendorong Rancangan
              Undang-undang  (RUU)  Cipta  Lapangan  Kerja  bisa  segera  disahkan.  Menurutnya,  solusi
              mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi.

              Bahlil menilai, implementasi dari UU ini adalah permasalahan perizinan, baik di daerah maupun
              pusat yang prosesnya terkatung-katung bisa segera diselesaikan.

              Karena, perizinan daerah akan ditarik ke pusat dan didelegasikan kembali ke daerah beserta
              dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terukur oleh Pemerintah Pusat.

              Selain itu, perizinan di kementerian lembaga juga akan ditarik kepada Presiden dan didelegasikan
              kembali dengan Peraturan Pemerintah.



                                                           72
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78