Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2021
P. 77
Terkait opsi tersebut, Ida menjelaskan perusahaan dapat memberlakukan kebijakan yakni,
pekerja/buruh hanya bekerja 15 hari dalam satu bulan. Dalam hal ini, pekerja/buruh akan 15
hari bekerja dari kantor (WFO) dan 15 hari sisanya bekerja dari rumah (WFH).
Adapun opsi ini juga sempat diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Opsi lainnya bisa berupa penerapan shift kerja di perusahaan agar tidak terjadi penumpukan
pekerja pada shift yang sama," imbuhnya.
Ida menambahkan perusahaan juga dapat memberlakukan opsi lainnya, yakni melakukan
pekerjaan secara 2-1 atau 2 hari kerja dan 1 hari libur. Dengan opsi ini maka seluruh pekerja
dapat memperoleh giliran kerja.
Dikatakan Ida, perusahaan dapat pula memilih merampingkan divisi/unit kerja yang bukan
core/inti atau tidak membutuhkan pekerja sebesar di masa normal. Dengan demikian, jumlah
pekerja di unit core/inti dapat dimaksimalkan.
Di samping itu, perusahaan juga dapat memilih opsi-opsi lain sesuai dengan karakter proses
produksi di perusahaan masing-masing.
"Opsi-opsi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat beroperasi semaksimal mungkin dalam situasi
PPKM, sehingga ekonomi dapat tetap berjalan," lanjut Ida.
Ida pun mengatakan Kemnaker juga menekankan agar penyesuaian-penyesuaian ini dibuat
berdasarkan kesepakatan dengan perwakilan pekerja atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh
(SP/SB). Hal ini agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.
Untuk rincian lebih lanjut, Ida menyampaikan pihaknya akan mengeluarkan panduan dan
pedoman terkait pelaksanaan lapangan.
"Apapun opsinya, agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan kondusif, tentu penerapan
protokol kesehatan 5M menjadi standar yang tidak bisa ditawar," pungkasnya.
76
