Page 468 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 DESEMBER 2021
P. 468
PENGUSAHA DUGA ADA MOTIF PILPRES DI BALIK PUTUSAN ANIES REVISI UMP
DKI
Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia dan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuduh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sengaja
merevisi besaran upah minimum provinsi ( UMP ) ibu kota untuk 2022 demi kepentingan politik
jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
"Oh jelas," ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Adi Mahfudz
Wuhadji saat konferensi pers virtual merespons revisi UMP DKI Jakarta, Senin (20/12).
Pernyataan ia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan revisi UMP
dilakukan Anies demi kepentingan Pilpres 2024. Menurut Adi, motif politik ini terbaca karena
sebelumnya Anies juga pernah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengubah
formula penetapan UMP 2022 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan. Padahal, menurutnya, Anies seharusnya sudah mengetahui secara
jelas bahwa menteri tidak bisa mengubah PP 36/2021. Sebab, aturan itu diteken oleh Presiden
Joko Widodo (Jokowi), bukan Menaker Ida.
"Belum lama ini kan Pak Anies minta mengubah formula, terus ditujukan ke Kemnaker, tapi apa
korelasinya? Kalau mau minta perubahan itu karena PP ditandatangani Presiden, bukan
Kemnaker, seharusnya langsung saja ke Pak Presiden," terangnya.
Namun, sambungnya, setelah mengirim surat kepada Menaker Ida, Anies tidak melakukan tindak
lanjut ke Jokowi. Anies justru ujug-ujug merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022 yang
sebelumnya sudah sempat ia tetapkan sesuai formula PP 36/2021.
Di sisi lain, Adi menilai perubahan sikap Anies juga didasari oleh tekanan salah satu serikat
pekerja atau buruh di Indonesia, meski tak menyebut nama serikatnya. Namun, Adi
menyayangkan hal ini.
Sebab, menurutnya, tekanan itu hanya muncul dari satu serikat pekerja atau buruh yang tidak
mewakili seluruh buruh di Indonesia. Toh, kata Adi, penetapan UMP DKI Jakarta 2022 sejatinya
juga sudah melibatkan perwakilan serikat pekerja untuk menyepakati besarannya.
"Lagipula mana mungkin juga hanya satu serikat pekerja bisa mengimbau seluruh Indonesia jika
tidak menerapkan seperti apa yang disampaikan Pak Anies akan dikeroyok demo besar-besaran?
Saya garansi juga apa yang disampaikan oleh satu SP itu tidak mewakili dunia pekerja
keseluruhan," jelasnya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional
(Depenas).
Sebagai informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi
5,1 persen atau setara Rp225 ribu. Sebelumnya, Anies menetapkan kenaikan UMP 2022 hanya
sebesar Rp37 ribu. Sehingga kini, UMP DKI Jakarta berada di posisi Rp4,64 juta.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan keputusan Anies merevisi besaran UMP
DKI Jakarta 2022 membuatnya melanggar tiga pasal di PP 36/2021 tentang Pengupahan. Ia
merinci pasal tersebut adalah 26 mengenai cara perhitungan upah minimum, Pasal 27 mengenai
penetapan UMP, dan Pasal 29 mengenai batas waktu penetapan UMP yang selambat-lambatnya
seharusnya pada 21 November 2021 dan tidak bisa diubah.
"Dan pemerintah DKI telah secara sepihak melakukan revisi UMP 2022 tanpa memperhatikan
dunia usaha dalam hal ini Apindo DKI Jakarta yang sudah menyatakan keberatannya karena ini
melanggar PP 36/2021," pungkasnya.
467
