Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 418
Selain itu, dia berharap bantuan tersebut menggenjot perekonomian Indonesia yang terkontraksi
atau minus 5,32 persen pada kuartal II-2020.
"Kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional ini akan tumbuh lebih baik dari kuartal
yang kemarin," ucap dia.
Syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) akan memberikan subsidi kepada karyawan swasta mulai September 2020. Hanya
saja, yang menerima bantuan itu, adalah karyawan yang telah terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).
Syarat ketentuan penerima subsidi, adalah karyawan swasta peserta BPJS Ketenagakerjaan
yang masih aktif, dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan, berdasarkan data upah yang
dilaporkan dan tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan .
Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto menjelaskan, pemerintah saat ini sedang
melakukan finalisasi skema, mekanisme dan kriteria penerima program subsidi gaji atau Bantuan
Subsidi Upah dengan menggunakan data awal dari BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga negara
lainnya sebagai dasarnya (bantuan Rp 600.000 untuk karyawan swasta /BPJS Ketenagakerjaan
600 ribu).
"Data yang disampaikan BP Jamsostek kepada pemerintah merupakan data peserta aktif kategori
Penerima Upah atau Pekerja Formal dengan upah dibawah Rp 5 juta, berdasarkan upah pekerja
yang dilaporkan dan tercatat di BP Jamsostek," jelas Agus.
"Tidak termasuk di dalamnya peserta yang terdaftar di induk perusahaan BUMN, lembaga negara
dan instansi pemerintah, terkecuali non-ASN," tambah dia,Berikut syarat lengkap karyawan
swasta penerima program subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan (bantuan 600 ribu dari
pemerintah): Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJS
Ketenagakerjaan , Irvansyah Utoh Banja, menjelaskan kriteria penerima program subsidi gaji
BPJS Ketenagakerjaan atau Bantuan Subsidi Upah adalah peserta aktif (BLT untuk gaji di bawah
5 juta).
Dengan kata lain, bantuan Rp 600.000 untuk karyawan swasta hanya berlaku untuk mereka
yang iuran kepesertaannya masih dibayarkan perusahaan. Sementara untuk karyawan swasta
korban PHK, perusahaan sudah tak lagi membayarkan iuran ke BPJS Ketenagakerjaan .
"Kalau sudah nonaktif peserta pada 30 Juni tentunya tidak bisa terima Bantuan Subsidi Upah
ini," terang Utoh dikonfirmasi.
Saat ini, tambah Agus, BP Jamsostek juga sedang dalam proses mengumpulkan nomor rekening
peserta yang memenuhi kriteria dimaksud melalui kantor cabang di seluruh Indonesia.
Pemerintah juga akan melakukan validasi ulang terkait data bantuan Rp 600.000 untuk
karyawan swasta yang disampaikan oleh BP Jamsostek, untuk memastikan bantuan ini tepat
sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana Bantuan Subsidi Upah atau BLT BPJS
Ketenagakerjaan ini berasal dari alokasi anggaran dari pemerintah.
"Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjumlah 15,7 juta pekerja yang merupakan
peserta aktif BP Jamsostek di seluruh Indonesia. Dalam dua hari ini kami telah berhasil
mengumpulkan sekitar 1,5 juta rekening peserta dan akan terus meningkat," tambah Agus.
Dirinya berharap pemberi kerja atau perusahaan dapat ikut proaktif membantu
menginformasikan nomor rekening peserta tersebut sesuai kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah guna mempercepat proses pengumpulan informasi sekaligus pengkinian data
peserta.
417
