Page 609 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2020
P. 609
"Pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS Naker pun harus mendapat
subsidi upah juga. Pakai saja data TNP2K Sekretariat Wapres atau data BPJS Kesehatan,"
katanya.
Menurut Said, karyawan yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bukanlah
salah karyawan tersebut.
Sebab, menurut Undang-Undang BPJS, perusahaan lah yang wajib mendaftarkan buruh sebagai
peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Yang salah adalah pengusaha yang nakal, bukan buruhnya," kata dia.
Pendapat serupa disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and
Finance Tauhid Ahmad.
Taufiq menilai tidak adil jika pemerintah hanya memberi bantuan pada 13,8 juta pekerja yang
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal secara keseluruhan, jumlah buruh dan pegawai di Indonesia mencapai 52,2 juta orang.
"Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan dan kenapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar,
semua merasa berhak kalau konteksnya pekerja," ujarnya. ( Ingat, cuma peserta BPJS
Ketenagakerjaan yang bisa dapat subsidi gaji Rp 2,4 juta dan di Kompas.com dengan judul BLT
Rp 600.000 Hanya untuk Karyawan Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Ini Alasannya.
608
