Page 667 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 OKTOBER 2020
P. 667
Ringkasan
Begitu banyak kabar berita bohong (hoaks) yang beredar terkait dengan OmnibusLaw. Diakui
Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin,dirinya kerap menerima pertanyaan mengenai
sejumlah kabar yang sengaja dibagikan dalam pesan berantai.
Pesan tersebut tidak menyebutkan sumber yang jelas dan cenderung bernada provokatif serta
menyesatkan. Serta mudah sekali memicu amarah masyarakat khususnya para pekerja.
MASYARAKAT DIIMBAU TAK TERJEBAK HOAKS
Begitu banyak kabar berita bohong (hoaks) yang beredar terkait dengan Omnibus Law. Diakui
Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin,dirinya kerap menerima pertanyaan mengenai
sejumlah kabar yang sengaja dibagikan dalam pesan berantai.
Pesan tersebut tidak menyebutkan sumber yang jelas dan cenderung bernada provokatif serta
menyesatkan. Serta mudah sekali memicu amarah masyarakat khususnya para pekerja.
Adapun beberapa berita yang sering dibagikan seperti hak cuti hilang, penghapusan UMP dan
UMK, pesangon hilang, masalah outsourcing, status karyawan tetap dan harian, ancaman PHK
karena protes hingga tenaga kerja asing. Jika pesangon bagi yang terkena PHK memang ada
pengurangan disitu. Artinya perusahaan membayar dengan angka yang lebih kecil.
"Akan tetapi disisi lainnya, pemerintah tengah mengajukan ke Kementerian Keuangan
(Kemenkeu )untuk mengganti pesangon tersebut. Dalam konteks ini pemerintah lagi-lagi
menjadi bumper dan menjadi pihak yang dirugikan karena harus menalangi pesangon yang
seharusnya diberi oleh perusahaan sebelumnya dan rencananya akan menggunakan dana
APBN," ujar Gunawan ketika dihubungi Analisa, Kamis (8/10).
Gunawan menjelaskan, untuk kebijakan cuti juga demikian. Seakan di-blowup bahwa cuti Hari
Raya hanya pada tanggal merahnya saja. Padahal tidak ada yang berubah dari kebijakan ini.
Sementara, kita tahu bahwa selama ini cuti tersebut pemerintah yang atur dan tidak ada aturan
khusus, hingga faktanya selalu lebih lama dari tanggal merahnya.
Selain itu,ada juga terkait karyawan kontrak. Padahal, aturan ini masih akan diatur dalam
peraturan pemerintah nantinya. Untuk ketentuan tersebut sudah tertuang dalam pasal 59ayat
4. Namun seakan-akan diberitakan bahwa tidak ada status karyawan tetap atau kontrak seumur
hidup. Demikian halnya juga terkait dengan tenaga alih daya atau outsourcing.
Untuk tenaga kerja asing, aturan mainnya sebenamya sudah jelas. Tidak semudah itu tenaga
asing masuk ke Indonesia.
"Logika yang bisa ditanamkan inisalnya saat tenaga asing masuk ke Indonesia, standar gaji
buruhnya untuk Indonesia sebesar 3 jutaan. Tetapi negara lain justru sudah ada di 6 jutaan,
bahkan ada yang 12 jutaan. Masaiya segampang itu mereka berpindah kemari. Walaupun UU
Omnibus Law sudah jelas mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Tak hanya itu, ada juga isu mengenai acuan pendapatan atau UMP. Disini penentuan KHL pun
masih dalam proses pematangan. Namun seakan-akan digoreng tidak ada acuan lagi. Sehingga
pengusaha bisa menetapkan upah yang semena-mena.
"Saya menilai, perdebatan mengenai Omnibus Law ini tidak menyentuh substansinya. Seperti
Omnibus Law belum sepenuhnya selesai dikarenakan masih ada produk hukum turunannya yang
tengah digodok. Jadi kenapa kita tidak menanti kebijakan tersebut. Selanjutnya, substansi
666
