Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021

Disebutkan dalam pasal 1 poin 15 bahwa THR merupakan penghasilan bagi pegawai tetap yang
bersifat tidak teratur. Hal ini kemudian menjadikan THR masuk dalam kriteria pengenaan pajak
pada pasal 5.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal
26 adalah penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

Apakah THR dipotong insentif pajak penghasilan COVID-19? Pada Februari lalu pemerintah
melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan kebijakan insentif pajak penghasilan
bagi pekerja yang terdampak COVID-19.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan ( Menkeu ) Nomor 9/PMK.03/2021.
Disebutkan dalam Peraturan Menkeu bahwa penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan
kriteria tertentu pajaknya ditanggung oleh pemerintah.

Sayangnya, penghasilan yang dimaksud dalam Peraturan Menkeu tersebut tidak memuat soal
THR. Hal ini menyebabkan wajib pajak tetap akan dikenakan pajak atas THR.

Berapa persen potongan pajak THR? Pajak THR akan dikenakan pada pegawai dengan
penghasilan di atas Rp4.500.000 atau sekitar Rp54.000.000 per tahun. Di bawah penghasilan
tersebut THR tidak akan dikenai pajak. Pengenaan pajak THR menurut Ditjen Pajak diatur dalam
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Perhitungannya adalah dengan terlebih dahulu menghitung PPh 21 terutang setahun. Kemudian
dilanjutkan dengan menghitung PPH 21 terhadap THR. Perhitungannya melibatkan perhitungan
penghasilan bruto, penghasilan netto, dan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Sebagai contoh, Tuan Tirto belum menikah dan bekerja di PT Adi. Ia mendapat upah
Rp7.500.000 per bulan dengan THR sebesar gajinya. Lalu, berapa persen potongan pajak THR
PPh 21 yang harus dibayarkan Pak Tirto? 1. Menghitung PPh 21 per bulan atas gaji: Gaji :
Rp7.500.000 Biaya Jabatan (Gaji x 5%) : Rp7.500.000 x 5% = Rp375.000 Penghasilan netto
sebulan : Rp7.500.000 - Rp375.000 = Rp7.125.000 Penghasilan netto setahun : Rp7.125.000 x
12 = 85.500.000 2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) PKP dihitung dengan mengurangi
penghasilan netto per tahun dengan PTKP. Berdasarkan Peraturan Menkeu Nomor
101/PMK.010/2016 tarif PTKP untuk wajib pajak orang pribadi, sesuai dengan kriteria Tuan Tirto
adalah Rp54.000.000, sehingga: PKP: Rp85.500.000 - Rp54.000.000 = 31.500.000 3.
Menghitung besaran pajak PPh 21 terutang: PPh 21 terutang : 31.500.000 x 5% =
Rp1.575.000/tahun 4. Menghitung THR: THR dihitung dengan mengurangi PPh 21 terhadap THR
dengan PPh 21 terutang sebelum kena pajak THR.

Penghasilan Bruto (Gaji setahun) : Rp7.500.000 x 12 = Rp90.000.000 THR: Rp7.500.000
Penghasilan bruto: Rp90.000.000 + Rp7.500.000 = Rp97.500.000 Biaya jabatan (penghasilan
bruto x 5%) : Rp97.500.000 x 5% = Rp4.875.000 Penghasilan netto setahun: Rp97.500.000 -
Rp4.875.000 = Rp92.625.000 Penghasilan kena pajak (PKP): Rp92.625.000 - Rp54.000.000
(PTKP) = Rp38.625.000 PPh 21 terhadap THR: Rp38.625.000 x 5% = Rp1.931.250 Sehingga
potongan THR yang harus dibayarkan oleh Tuan Tirto adalah sebagai berikut: Rp1.931.250 -
Rp1.575.000 = Rp356.250.

197