Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 283
Judul Buka Posko Aduan THR
Nama Media radarpekalongan.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://radarpekalongan.co.id/131965/buka-posko-aduan-thr/
Jurnalis Admin 3
Tanggal 2021-05-04 15:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP)
Kabupaten Pekalongan membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Hingga kemarin,
belum ada perusahaan yang mengajukan penundaan atau tidak bisa membayar THR. Kepala
DPM PTSP dan Naker Edi Herijanto, mengatakan, pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 2021 perusahaan
wajib memberi THR untuk para pekerja. Apabila perusahaan tidak mampu membayar THR,
lakukan musyawarah dengan pekerja.
BUKA POSKO ADUAN THR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM PTSP)
Kabupaten Pekalongan membuka posko pengaduan tunjangan hari raya (THR). Hingga kemarin,
belum ada perusahaan yang mengajukan penundaan atau tidak bisa membayar THR.
Kepala DPM PTSP dan Naker Edi Herijanto, mengatakan, pada H-7 Hari Raya Idul Fitri 2021
perusahaan wajib memberi THR untuk para pekerja. Apabila perusahaan tidak mampu
membayar THR, lakukan musyawarah dengan pekerja.
“Kami membuka posko pengaduan THR di DPM PTSP dan Naker. Hingga saat ini belum ada
pengaduan,” kata dia.
Disebutkan, sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang
THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan pada Bab II, disebutkan besaran THR untuk
pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan
sebesar satu bulan upah. Pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus
tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja.
Upah satu bulan itu terdiri atas komponen upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih,
atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.
“Pengusaha yang terlambat membayar THR bisa dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR
yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,” ujar
dia. (had)
282
