Page 487 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2021
P. 487
THR 2021 BAGI WANITA CAIR TAPI JUMLANYA BERBEDA KARENA CUTI
MELAHIRKAN? INI ATURANNYA
SURABAYA, AYOSURABAYA -- THR 2021 cair bagi pekerja/buruh paling lambat 7 hari sebelum
Lebaran 2021. Namun, apakah besaran THR bagi pekerja wanita berbeda dengan pekerja laki-
laki karena memiliki jatah cuti melahirkan? Pekerja wanita memiliki hak untuk cuti melahirkan
selama 3 bulan. Apakah cuti tersebut memengaruhi besaran THR 2021 yang cair segera? Dengan
begitu, jumlah THR 2021 bagi wanita tidak berbeda dengan karyawan lainnya meski dia cuti
melahirkan.
Cuti melahirkan termasuk hak pekerja/buruh, sehingga mereka yang menjalani cuti melahirkan,
upah dan THR-nya tetap harus dibayarkan.
Pembayaran THR 2021 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut: Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR 2021 yang diberikan sebesar 1 bulan upah.
Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi
kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja/12
x 1 (satu) bulan upah.
Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung
sebagai berikut: Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak
mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan, Gubernur dan Bupati/Walikota diminta untuk mengambil
langkah-langkah sebagai berikut: Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 sudah ada di 34 Provinsi di seluruh
Indonesia.
"Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya," kata Menaker Ida di Jakarta, Senin
(26/4/2021).
Ida mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih
efektif.
Menaker Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi
perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR
Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan. Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan
syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh
yang bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan.
"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Selain itu, dia meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan
486
