Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021

mencatat setidaknya 16 ABK asal Indonesia meninggal saat bekerja di kapal Cina. Mereka diduga
mendapatkan kekerasan dan mengalami “perbudakan” selama bekerja.
Laporan TIP itu juga menyebut upaya positif lainnya seperti pemberlakuan peraturan
pelaksanaan undang-undang perlindungan migran tahun 2017 yang melarang majikan
memungut biaya penempatan kepada pekerja migran, dan upaya pemerintah dalam
memulangkan korban perdagangan orang yang dieksploitasi di luar negeri.

Namun demikian posisi Indonesia tidak naik ke Tier 1 yang diperuntukkan untuk negara-negara
yang telah melakukan penanggulangan TIP secara komprehensif. Pemerintah Indonesia dinilai
belum memenuhi standar minimum dalam penanggulangan trafficking.
Laporan itu menyebut terjadinya penurunan dalam penyelidikan dan penindakan kasus
trafficking di Indonesia, termasuk penurunan alokasi anggaran satgas nasional penanganan
kejahatan itu. Meskipun ada tindakan atas kasus kerja paksa di kapal penangkapan ikan dan
pekerja migran di luar negeri, pemerintah Indonesia disebut tidak memprioritaskan penempatan
staf atau pendanaan untuk pengawasan yang efektif terhadap isu tersebut.

Dalam merilis laporan tahunan tersebut, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken menyebut
hampir 25 juta orang di seluruh dunia diperkirakan menjadi korban perdagangan orang.

“Banyak yang dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial,” kata Blinken, “banyak yang
dipaksa bekerja di pabrik, perkebunanm atau masuk kelompok bersenjata.”

Dalam laporan tahun ini, Blinken juga menyebut bahwa rasisme sistemik menciptakan
ketidakadilan, yang pada gilirannya melemahkan perjuangan Amerika melawan perdagangan
manusia.

“Sementara upaya AS untuk memerangi perdagangan manusia telah berkembang baik dalam
ukuran dan kecanggihannya selama bertahun-tahun, Amerika Serikat masih berjuang dalam
mengatasi dampak yang berbeda dari perdagangan manusia pada komunitas minoritas rasial,”
kata laporan itu.

Keseluruhan 34 provinsi

Dalam laporan itu disebutkan bahwa keseluruhan 34 provinsi di Indonesia tidak terkecuali
merupakan sumber dan tujuan perdaganan manusia. Pelaku perdagangan manusia
mengeksploitasi koban baik itu orang Indonesia maupun warga asing di Indonesian dan juga
korban asal Indonesia di luar negeri.

Pemerintah memperkirakan bahwa lebih dari dua juta dari enam hingga delapan juta orang
Indonesia yang bekerja di luar negeri—banyak di antaranya adalah perempuan yang bekerja di
sektor domestik—tidak memiliki dokumen yang meningkatkan risiko mereka sebagai korban
perdagangan manusia. Jumlah sebenarnya dari pekerja Indonesia yang tidak berdokumen
kemungkinan jauh lebih tinggi.

Selama periode pelaporan, hampir 200.000 pekerja migran Indonesia yang berdokumen kembali
ke Indonesia karena pandemi.

Para penyelundup tenaga kerja mengeksploitasi banyak korban asal Indonesia melalui kekerasan
dan paksaan berbasis utang di Asia (khususnya Cina, Korea Selatan, dan Singapura) dan Timur
Tengah (khususnya Arab Saudi) terutama dalam pekerjaan rumah tangga, pabrik, konstruksi
dan di perkebunan kelapa sawit Malaysia, serta di kapal penangkap ikan di seluruh Samudra
Hindia dan Pasifik.

122