Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 137
Judul PPKM Darurat, Menaker: Semua Pihak Harus Patuh!
Nama Media jpnn.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/ppkm-darurat-menaker-semua-pihak-
harus-patuh
Jurnalis elvi
Tanggal 2021-07-03 18:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan
PPKM Darurat adalah ikhtiar terbaik untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Semua pihak
harus mematuhi untuk keselamatan bersama karena ini merupakan tanggung jawab bersama
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami utamakan kesehatan dan keselamatan
pekerja dengan melakukan pencegahan penyebaran pandemi di tempat kerja. Kalau semuanya
sudah membaik kita harapkan produktivitas kerja dan kelangsungan usaha akan berangsur pulih,
dan perekonomian juga berangsur kembali normal
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Harus kami akui kondisi di masa pandemi ini
sangat berat bagi semua orang. Tapi mau tidak mau harus bertahan. Saatnya pemerintah,
pengusaha dan pekerja bekerja sama lebih erat sehingga bisa lalui masa pandemik ini dengan
baik
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta manajemen perusahaan dan pekerja/buruh
untuk mematuhi kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Menaker Ida menginstruksikan para
pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah untuk turut membantu pelaksanaan
Satgas Covid-19 dalam mengawal kebijakan tersebut.
PPKM DARURAT, MENAKER: SEMUA PIHAK HARUS PATUH!
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta manajemen perusahaan dan
pekerja/buruh untuk mematuhi kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali.
Menaker Ida menginstruksikan para pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah
untuk turut membantu pelaksanaan Satgas Covid-19 dalam mengawal kebijakan tersebut.
136
