Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 155
Dia turut mengingatkan pemerintah, bahwa dalam beberapa kali pemberlakuan pembatasan
aktifitas yang pernah terjadi, justru berdampak pada banyaknya perusahaan yang tidak
membayar upah pekerja serta maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal secara
sepihak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebaiknya perlu
melakukan pengawasan yang ketat kepada perusahaan yang tidak membayar upah dan yang
melakukan PHK massal sepihak.
"PPKM Darurat tidak boleh dimanfaatkan oleh pengusaha untuk tidak membayar upah dan
melakukan PHK sepihak," tegas Mirah Sumirat.
Aspek Indonesia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan korban PHK yang saat ini
jumlahnya terus meningkat.
Banyak korban PHK yang kesulitan saat ingin menggunakan hak fasilitas BPJS Kesehatan, karena
perusahaannya telah menghentikan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.
154
