Page 173 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 JULI 2021
P. 173
Judul MK Tolak Uji Materi UU Cipta Kerja, Menaker Lega
Nama Media wartaekonomi.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.wartaekonomi.co.id/read348687/mk-tolak-uji-materi-uu-
cipta-kerja-menaker-lega
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-02 21:52:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sekarang saatnya kita menatap ke depan
menyelesaikan pandemi Covid-19 dan membangun ketenagakerjaan lebih baik lagi
Ringkasan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak salah satu gugatan uji materi Undang-Undang
(UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi angin segar pemerintah. MK menyatakan pemohon
uji materi, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), tidak memiliki
kedudukan hukum. Keputusan MK ini berkaitan dengan perkara 109/PUU-XVIII/2020 perihal Uji
Materil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan.
MK TOLAK UJI MATERI UU CIPTA KERJA, MENAKER LEGA
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak salah satu gugatan uji materi Undang-Undang
(UU) No 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi angin segar pemerintah.
MK menyatakan pemohon uji materi, yakni Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(KSBSI), tidak memiliki kedudukan hukum. Keputusan MK ini berkaitan dengan perkara 109/PUU-
XVIII/2020 perihal Uji Materil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
klaster ketenagakerjaan.
Menanggapi ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berharap seluruh pihak menghormati
atas apa yang telah menjadi putusan MK. "Sekarang saatnya kita menatap ke depan
menyelesaikan pandemi Covid-19 dan membangun ketenagakerjaan lebih baik lagi," katanya.
Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi, menilai bahwa putusan MK dalam perkara ini menunjukkan
ketelitian dan objektivitas MK dalam memeriksa status kedudukan hukum pemohon Uji Materiil
UU Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan.
172
