Page 1003 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 1003
"Insya Allah akan diagendakan peluncuran bantuan pemerintah berupa subsidi
gaji atau upah besok, Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Presiden RI. Dan segala sesuatunya
sudah kami siapkan," kata Ida dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di
Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).
Dikatakannya, dalam sepekan terakhir, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah
menyiapkan administrasi untuk proses transfer bantuan tahap pertama. Pihaknya juga telah
mendapatkan 2,5 juta data calon penerima tervalidasi dari BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK).
Begitu dirilis, maka bantuan langsung ditransfer ke rekening para pekerja. Calon penerima yang
totalnya ada 15,7 juta orang mendapatkan bantuan secara bertahap dibagi beberapa batch.
"Mudah-mudahan setelah data batch pertama ini datanya sudah ada kesesuaian, begitu di-
launching maka begitu juga langsung akan kami transfer?' sebutnya.
Bantuan ini akan dikirim ke rekening masing-masing penerima sebanyak dua kaJi.
"Masing-masing Rp 1,2 juta. Dengan kata lain total bantuan Rp 2,4 juta untuk tiap peserta,"
katanya.
Rencananya setiap pekan akan diserahkan minimal 2,5 juta data calon penerima dari BPJS
Ketenagakerjaan ke Kemenaker, yang kemudian akan melakukan pemeriksaan kesesuaian data
lagi.
Ida juga mengatakan, peluncuran program bantuan Rp 600 ribu tersebut sempat tertunda.
Awalnya direncanakan pada 25 Agustus kemarin.
"Sebenarnya tanggal 25 rencana launching, bukan rencana transfer," katanya.
Ida berharap bantuan tersebut dapat membantu para pekerja
yang pendapatannya terdampak akibat COVID-19. Program itu melengkapi program jaring
pengaman sosial lain yang sudah dijalankan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi,
seperti bantuan sosial oleh Kementerian Sosial dan Kartu Prakerja.
"Mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara kita pekerja yang hari-hari ini terasa
dampaknya sungguh luar biasa," ujarnya.
Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah lebih cermat dalam perencanaan dan
pendataan terkait BSU.
"Kebijakan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19 bukan hanya cepat, tapi
juga harus tepat," katanya.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan untuk memulihkan perekonomian nasional, termasuk
menyangkut tenaga kerja yang mengalami PHK maupun tidak, harus dapat dilakukan secara
cepat dan tepat.
Puan menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda, khususnya pada
masa pandemi COVID-19 yang membawa dampak luas.
Untuk itu, dia meminta pemerintah harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang
adil dan berkeperimanusiaan untuk seluruh rakyat.
"Bantuan untuk pemulihan ekonomi harus benar-benar nyata membangkitkan perekonomian
nasional," ujar politisi PDI Perjuangan ini.
1002
