Page 732 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

Fraksi yang paling terakhir mengirim perwakilannya adalah Demokrat. Mulanya, Demokrat
bersama PKS menolak ikut membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja lantaran ada sejumlah hal
yang lebih penting di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Namun, Demokrat turut melengkapi fraksi-fraksi yang sudah terlebih dahulu membahas RUU
Cipta Kerja.

"Sebanyak tiga anggota Fraksi Partai Demokrat yang ditugaskan di Baleg RUU Ciptaker adalah
Bambang Purwanto, Hinca Pandjaitan, dan Benny K Harman," kata Anggota Fraksi Partai
Demokrat di Baleg DPR Hinca Pandjaitan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/8).

RUU Omnibus Law Cipta Kerja menuai banyak kritikan. Terutama dari aktivis lingkungan dan
serikat buruh. Mereka merasa banyak kejanggalan dalam RUU yang diajukan pemerintah
tersebut.

Akan tetapi, proses politik berjalan terus. RUU dibawa ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Pada
pertengahan April, DPR mulai melakukan pembahasan.

Pembahasan mulanya tidak diikuti oleh fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat.
Kedua fraksi menganggap tidak elok jika RUU tersebut dibahas di tengah pandemi. Terlebih,
sudah banyak kritik yang datang dari sejumlah pihak.

"Jika pembahasan dilanjutkan, kita dianggap tidak memiliki empati dan dinilai memanfaatkan
situasi saat ini," ujar Anggota Fraksi PKS Adang Daradjatun pada 14 April lalu.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Demokrat DPR RI Benny K Harman, kala
itu juga mengkritik pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang notabene dilakukan parpol
pengusung pemerintah.

Benny menilai rakyat sedang kesulitan dan menderita akibat terdampak virus corona. Tidak
sedikit yang sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karenanya, dia menilai tidak tepat jika
DPR tetap membahas RUU tersebut.

"Fraksi Demokrat menarik diri dari pembahasan RUU yang tidak relevan dengan kebutuhan
rakyat terkait Covid-19. Demokrat juga meminta Presiden menarik diri untuk sementara waktu
dalam pembahasan RUU dan fokus kerja selesaikan masalah dan kebutuhan mendesak
masyarakat," kata Benny mengutip Antara, Rabu (22/4).

Seiring berjalannya waktu, sikap PKS dan Demokrat berubah. PKS lebih dahulu bergabung dalam
Panja Baleg DPR membahas Omnibus Law pada Mei lalu. Kader yang dikirim antara lain Ledia
Hanifa, Anis Byarwati dan Bukhori Yusuf.

"F-PKS akan mengawal pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker dengan sunggguh-sungguh
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pimpinan F-PKS
memutuskan untuk terlibat dari awal pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di panja
Baleg DPR," kata Ledia Hanifa 20 Mei lalu.

Fraksi Demokrat lalu mengambil langkah serupa selang beberapa bulan kemudian. Anggota
Fraksi Partai Demokrat di Baleg DPR Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa langkah fraksinya ikut
membahas karena ingin memperjuangkan kepentingan rakyat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimis RUU Omnibus Law Cipta Kerja bisa selesai
dibahas dan diundangkan pada tahun ini. Dia mengatakan pembahasan sudah mencapai 75
persen.

(bmw).

731