Page 766 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

Hadi mengatakan pekerja atau buruh yang akan mendapat subsidi gaji atau upah ini adalah
yang sudah ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Padahal, katanya, masih banyak perusahaan atau instansi yang harus didorong untuk
mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

"Pertama kita semua harus mengapresiasi ini menunjukan kepedulian yang baik dari pemerintah
pusat terhadap warganya," ujar Hadi melalui ponsel, Kamis (27/8).

Menurut dia, bantuan dengan nominal Rp 600 ribu untuk 4 bulan tersebut merupakan angka
yang benar-benar dapat menolong masyarkat.

Khususnya, bagi yang belum masuk dalam penerima bantuan yang selama ini sudah dijalankan
oleh pemerintah, baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten kota.

Namun, dia melanjutkan, yang harus menjadi perhatiaan yaitu ketika pemberiannya dipilih
berdasarkan data penerima atau pemilik kartu BPJS ketenagakerjaan. Syarat lainnya, harus
memiliki kaji di bawah Rp 5 juta perbulan.

"Maka sesungguhnya di lapangan ada fakta-fakta yang harus kita cermati. Terutama di kalangan
guru honorer atau pekerja honorer lainnya yang memang menjadi salah satu yang bakal
menerima manfaat bantuan. Pekerja honorer yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan itu sangat
sedikit," katanya.

Hal tersebut dia ketahui setelah melakukan komunikasi dengan sejumlah simpul guru honorer
maupun sekolah swasta yang ada di Jabar. Guru honorer di sekolah negeri, dari mulai SD sampai
SMA, yang masuk kedalam keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, kurang dari 10 persen.

"Itu negeri, apalagi sekolah swasta. Dari 5.111 penerima BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah
Universal) di Jabar bisa dikatakan hampir 90 persen adalah sekolah swasta yang lembaganya ini
belum bonafide, hanya sekitar 100 lembaga yang sudah bonafide," katanya.

Dari yang belum bonafide tersebut, Hadi mengatakan, untuk dapat mempertahankan eksistensi
saja harus berusaha sangat keras.

"Jadi sangat susah membayangkan sekolah swasta menyiapkan mengalokasikan, atau
menginstruksikan gurunya untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Karena itu, Hadi berharap pemerintah dapat mengkaji ulang tentang persyaratan tentang
keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Jika membutuhkan data guru honorer dengan
strata terbawah, katanya, pemerintah bisa mengambil data BPJS Kesehatan.

"Itu lebih banyak. Karena kebutuhannya lebih urgent. Kedua, di sini karena lebih relevan dengan
kebutuhan mereka. Sementara jaminan BPJS Ketenagakerjaan ini masih harus kerja keras," kata
Hadi.

765