Page 784 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 784
Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap subsidi gaji Rp 600 ribu yang diberikan
pemerintah kepada para pekerja dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Subsidi gaji
tersebut diberikan kepada pekerja yang pendapatannya dibawah Rp 5 juta.
"Kita harapkan nantinya setelah ini diberikan kepada bapak/ibu sekalian, konsumsi rumah
tangganya naik," kata Jokowi saat peluncuran subsidi gaji seperti yang ditayangkan di Youtube
Sekretariat Presiden, Kamis (28/8/2020).
Jokowi menyadari bahwa pandemi Covid-19 membuat sejumlah pekerja di PHK dan pendapatan
para pedagang menjadi menurun. Kondisi ini membuat konsumsi rumah tangga menjadi
terpengaruh.
Untuk itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah stimulus untuk membantu perekonomian
masyarakat yang terdampak pandemi Corona. Mulai dari, bantuan sosial, BLT desa, bantuan
modal kerja untuk UMKM, hingga subsidi gaji Rp 600 ribu.
"Kita harapkan sekali lagi dengan bantuan ini, konsumsi rumah tangga tidak terganggu, daya
beli masyarakat jadi meningkat dan kita harapkan pertumbuhan ekonomi negara kita Indonesia
kembali pada posisi normal," jelasnya.
Adapun subsidi gaji Rp 600 ribu akan diberikan secara bertahap kepada 15,7 juta pekerja. Untuk
tahap awal, subsidi dicairkan terlebih dahulu ke 2,5 juta pekerja.
"Hari ini yang kita luncurkan hari ini 2,5 juta (pekerja). Kita harapkan nanti di bulan September
selesai 15,7 juta pekerja, semuanya diberikan," kata Jokowi .
Sebagai informasi, para calon penerima subsidi gaji akan mendapatkan bantuan sebesar Rp
600.000 per bulan selama empat bulan atau total Rp 2,4 juta. Syaratnya, pekerja harus terdaftar
sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran hingga Juni 2020.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan bahwa data 2,5 juta pekerja yang menerima
subsidi tersebut sudah akurat. Dia mengatakan data penerima sudah divalidasi dan diverifikasi
oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Data tersebut kemudian kami cek kelengkapannya sesuai dengan syarat dan kriteria yang diatur
dalam Permenaker untuk meminimalkan risiko administrasi dan agar tepat sasaran," tutur Ida..
783
