Page 933 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 933
Tidak semua pekerja berpengasilan di bawah Rp5 juta akan mendapatkan bantuan subdisi atau
bantuan sosial (bansos) Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dari pemerintah. Sebab, ada
satu syarat yang harus dipenuhi, yakni terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
atau BP Jamsostek sampai 30 Juni 2020.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu mengatakan tidak semua pekerja berpenghasilan di bawah
Rp5 juta terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan.
Misalnya, ia menyebut tenaga honorer di pemerintahan daerah (pemda) maupun pusat, banyak
yang tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. "Sebagian besar mereka tidak
didaftarkan," kata Sri saat rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/8).
Padahal, kata Sri, gaji honorer itu ada yang Rp200 ribu, Rp300 ribu, dan mereka sangat layak
mendapatkan program bantuan subsidi gaji dari pemerintah.
"Namun, karena ada syarat harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka yang
seharusnya dapat jadi tidak dapat. Ini persoalan yang harus dicari solusinya," kata SrL
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan tidak hanya pegawai tidak tetap (PTT) di pemerintah
daerah untuk kesehatan, tetapi guru tidak tetap (GTT) pun banyak yang gajinya kurang dari Rpl
juta, bahkan ada yang di bawah Rp500 ribu.
Mereka ini berhak memperoleh bantuan subsidi gaji. "Ini seharusnya mereka juga berhak"
tegasnya.
Dia mengatakan rata-rata yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan itu
penghasilannya sudah sesuai UMR daerah. Sementara, mereka para PTT atau GTT, itu belum
tentu gajinya sesuai UMR, sehingga banyak yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan.
"Bahkan, ada yang gajinya Rp300 ribu, dan saya juga terenyuh diupah Rp200 ribu pun dia
lakukan, apalagi guru-guru itu. Ini perlu mendapatkan perhatian, apalagi mereka bekerja pada
pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat," katanya.
Jadi, Sri menegaskan bahwa PTT dan GTT yang berpenghasilan di bawah Rpl juta itu sangat
berhak mendapatkan bantuan subsidi gaji atau upah. Menurut dia, ini juga sekalian memberikan
langkah bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa mengingatkan pemda supaya para PTT dan GTT
itu mendapatkan perhatian yang layak.
"Hak yang memang seharusnya mereka terima. Memang untuk bayar BPJS Ketenagakerjaan
pemda melalui APBD, tetapi itu juga kewajiban pemda dan hak para peserta," katanya.
Karena itu pula, Sri mengatakan syarat yang ada untuk mendapatkan bantuan subsidi gaji atau
upah ini harus menjadi perhatian. Ia menegaskan, bukan dirinya tidak suka mereka yang bergaji
Rp4 juta mendapat subsidi.
Namun, kata dia, kalau yang berpenghasilan di bawah itu belum mendapatkan, bagaimana harus
memberikan penjelasan kepada mereka.
"Saya minta dengan hormat menteri dan dirut BPJS Ketenagakerjaan untuk mendiskusikan hal
tersebut supaya mereka mendapatkan haknya. Merekalah yang harus diperhatikan dan
dilindungi negara," kata Sri.(BOY/ENK/jPNN)
932
