Page 997 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020
P. 997
Awalnya pemerintah berjanji akan mencabut klaster ketenagakerjaan, lalu menyatakan akan
menunda membahas dan sekarang malah ingin mendahulukan pembahasannya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menilai pemerintah gamang menyikapi dinamika aspirasi yang
disampaikan masyarakat, baik yang mewakili kepentingan para pekerja maupun kepentingan
pengusaha.
Terkesan jika tekanan dari kalangan pekerja menguat, Pemerintah langsung menyatakan akan
mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja tersebut.
Tapi jika tekanan dari kalangan pengusaha menguat maka klaster itu kembali diajukan untuk
dibahas.
"Sikap PKS tegas. Kami ingin isi RUU Omnibus Law ini dapat melindungi hak-hak pekerja
sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 13/2013 tentang
Ketenagakerjaan," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (27/8/2020).
"Isi ketentuan Undang-Undang kami anggap sudah cukup adil mengakomodasi kepentingan
pihak terkait. Undang-Undang ni sudah 25 kali dikaji melalui judicial review di Mahkamah
Konstitusi," imbuh Mulyanto .
Mulyanto menambahkan, PKS menyambut baik butir-butir kesepakatan yang dihasilkan Tim
Perumus RUU Cipta Kerja antara DPR dan berbagai organisasi Serikat Pekerja.
Mulyanto berharap hasil kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti menjadi butir-butir DIM (Daftar
Inventarisasi Masalah) berbagai fraksi terkait Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.
Sebelumnya, PKS beberapa kali berdialog dan menerima aspirasi berbagai organisasi serikat
pekerja terkait pembahasan klaster ketenagakerjaan ini.
Dari berbagai pertemuan itu PKS menangkap aspirasi yang sama yaitu aturan dalam RUU Cipta
Kerja jangan terlalu memanjakan pihak pengusaha tapi menghilangkan hak-hak pekerja.
Kalangan serikat pekerja setuju iklim usaha perlu diatur dengan lebih baik.
Tapi penetapan aturan baru itu harus dibuat dengan mendengar aspirasi dari berbagai kalangan.
Untuk mengawal aspirasi tersebut PKS mengajak semua serikat pekerja memantau setiap
pembahasan di DPR. PKS bersama serikat pekerja akan terus mengkritisi pembahasan RUU
omnibus law ini.
"PKS meminta kepada teman-teman serikat pekerja harus terus mencermati secara seksama
dinamika pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini. Pembahasan ini
harus terus dikawal dan dipelototi," kata Mulyanto ..
996
