Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 118
kepada pimpinan dalam hal ini Bupati Mimika dengan melampirkan data-data untuk mengambil
tindakan selanjutnya," ujar Santy.
Sejauh ini, sambungnya, belum ada laporan atau aduan dari karyawannya kepada Dinas Disnaker
karena tidak dibayarkan THR, biasanya kata Santy aduan itu masuk ketika satu minggu setelah
lebaran.
Mantan Sekretaris Bappeda Mimika itu menjelaskan, SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan.
Santy mengatakan perusahaan wajib membayar THR Keagamaan paling lama 7 hari sebelum
hari raya keagamaan.
Pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1
bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja yang
mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Terkait jumlah besaran bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus
atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi pekerja yang
telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR
diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian
dikali 1 bulan upah.
Bagi pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja
12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12
bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Sedangkan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Mimika, Syane Mandesi
menjelaskan menindaklanjuti SE tersebut, 100 perusahaan yang telah disambangi Disnaker
Mimika untuk memastikan karyawannya mendapatkan THR keagamaan.
"Kita sudah turun dan mengingatkan hal ini kepada seluruh perusahaan, pengusaha, tokoh, dan
hotel untuk membayar THR kepada karyawan, dan batas pembayaran THR adalah hari ini, Kamis
(6/5/2021). Jika perusahaan yang terlambat THR akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar
5 persen dari gaji karyawan," terangnya.
Ia menerangkan, dari hasil lapangan ada perusahaan dan pengusaha yang sama sekali tidak
berikan THR, ada yang malas tahu dan pura-pura lupa.
Syane mengatakan, pihak Disnaker telah mengingatkan hal ini kepada seluruh perusahaan,
pengusaha, tokoh, hotel, untuk membayar THR kepada karyawan, dan covid-19 bukan menjadi
alasan dasar bagi perusahaan untuk tidak membayarkan THR.
"Tidak ada alasan bagi setiap perusahaan untuk menjadikan pandemi covid sebagai alasan, dan
pembayaran THR kepada karyawannya tidak boleh dipotong," ujarnya. (Jefri Manehat).
117
