Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

neutral - Tri Widodo (panelis) Temuan kami, izin LPTKS itu sudah kedaluarsa pada 2019

Ringkasan

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Surabaya advokasi tiga
wanita asal Kediri yang diduga diperlakukan semena - mena oleh Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Surabaya.

PSI PULANGKAN TIGA WANITA KEDIRI YANG DISEKAP LEMBAGA
PENYALURAN ART

Surabaya - Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Surabaya
advokasi tiga wanita asal Kediri yang diduga diperlakukan semena - mena oleh Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Surabaya.

Tiga wanita Kediri itu diduga diperlakukan tidak manusiawi. Mereka bertahan hidup
dengan cara memakan sabun serta meminum dari air mentah, hingga tidur hanya di
bawah gubuk yang tidak tertutup beralaskan papan yang sangat tidak layak untuk dihuni
manusia.

"Asal mula kejadian ini dilaporkan oleh DPD PSI Kediri, Bapak Suliyono, yang
disampaikan kepada Ketua DPW PSI Jawa Timur, Teguh Cahyadin dan beliau langsung
menghubungi Ketua DPD PSI Surabaya, Yusuf Lakaseng," ujar anggota fraksi DPD PSI

Surabaya, Tjutjuk Supariono, Kamis (11/3/2021).

Tjutjuk menceritakan, awalnya pihak LPTKS tidak mengakui perbuatan tersebut, namun
setelah ditunjukkan bukti obrolan Whatsapp dari pemilik ke penanggungjawab lapangan
LPTKS tersebut, pihak LPTKS mengakui bahwa memberikan kehidupan yang tidak layak
bagi ketiga korban.

"Awalnya pengeluaran ketiga korban tersebut menemui jalan buntu. Setelah melalui
proses negosiasi yang panjang, Alhamdulillah, Puji Tuhan, korban dapat kami pulangkan
tanpa adanya biaya apapun karena sebelumnya korban dikenakan biaya sekitar hampir

Rp 5 juta untuk dapat keluar dari lembaga tersebut," ujarnya.

Koordinator Divisi Perempuan dan Anak, DPD PSI Surabaya, Bernike menambahkan, hal
tersebut adalah tindakan yang kejam dan pihaknya mengutuk perbuatan itu karena tidak
selaras dengan prinsip untuk menghormati harkat dan martabat wanita.

"Ini adalah sesuatu yang serius, karena disamping melanggar moral, tentunya ini

melanggar HAM dan hukum yang ada," ujar Bernike.

"Ironisnya juga, kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Sedunia, yang
seharusnya para perempuan berhak mengutarakan pendapat, bebas berkarya, bebas
290