Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 209

Judul               UMP Kalsel 2021 tidak Naik
                Nama Media          mediaindonesia.com
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://mediaindonesia.com/nusantara/368673/ump-kalsel-2021-tidak-
                                    naik
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-12-14 08:10:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Siswansyah (Kepala Disnakertrans Kalsel) Dewan Pengupahan Kalsel sepakat bahwa
              2021 tidak ada kenaikan UMP, tetap sama sebesar Rp2.877.447



              Ringkasan
              PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan upah minimum provinsi (UMP)
              Kalsel  2021  tidak  naik  dari  sebelumnya  sebesar  Rp2,8  juta.  Kebijakan  itu  didasarkan
              pertimbangan kondisi perusahaan yang terpuruk akibat pandemi covid -19.



              UMP KALSEL 2021 TIDAK NAIK
              PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan upah minimum provinsi (UMP)
              Kalsel  2021  tidak  naik  dari  sebelumnya  sebesar  Rp2,8  juta.  Kebijakan  itu  didasarkan
              pertimbangan kondisi perusahaan yang terpuruk akibat pandemi covid -19.

              Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Kalsel Siswansyah, Senin
              (14/12).

              "Dewan Pengupahan Kalsel sepakat bahwa 2021 tidak ada kenaikan UMP, tetap sama sebesar
              Rp2.877.447," ujarnya.

              Kebijakan  tidak  adanya  kenaikan  UMP  tersebut  atas  pertimbangan  kondisi  sebagian  besar
              perusahaan di Kalsel yang terdampak pandemi covid-19.
              Hal  itu  juga  sesuai  arahan  Menteri  Ketenagakerjaan  RI  dengan  mempertimbangkan  kondisi
              perekonomian negara saat ini.

              Menurut Siswansyah, kebijakan serupa juga dilakukan 28 provinsi lain di Indonesia.




                                                           208
   204   205   206   207   208   209   210   211