Page 356 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

usaha. Lewat RUU ini, biaya produksi lebih murah bagi dunia usaha dalam rangka menjalankan
aktivitas usahanya, hingga bagaimana soal pemangkasan perizinan.
"Endingnya sebetulnya adalah undang-undang ini bagaimana untuk menghadirkan mensupport
pengusaha membuat suasana punya usaha bisa bertahan. Kemudian investasi bisa tumbuh
kembangnya tentu saja ada pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi harapan
pemerintah adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan," kata dia dalam webinar di
Jakarta , Jumat (28/8).

Dia mengatakan, ketika semua yang diharapkan dalam RUU Cipta Kerja berjalan, maka serikat
pekerja harus berperan. Agar ketika investasi tumbuh,kemudian ekonomi juga tumbuh, namun
tidak mengabaikan soal perlindungan dan juga soal kesejahteraan daripada para pekerja.

"Makanya kami harapkan itu gas dan rem nya itu imbang itu ya. Yang dimaksud gas oleh kami
itu adalah soal investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan remnya itu perlindungan dan
kesejahteraan pekerja," imbuhnya.
Menurut dia, tidak ada serikat pekerja maupun serikat buruh yang tidak setuju jika perjanjian
investasi dipermudah. Kemudian pangkas birokrasi supaya perizinan-perizinan dunia usaha lebih
murah.

"Tidak ada serikat pekerja, serikat buruh yang kemudian tidak setuju soal ini. Karena apa
birokrasi yang panjang kemudian perizinan yang panjang kemudian bahkan keluhan-keluhan
temen-temen pengusaha dalam mengurus izin itu tidak ada batas waktu kapan bisa selesai dan
bisa cost-nya tinggi tentu ini mengurangi kemampuan pengusaha untuk memberikan
kesejahteraan kepada kami selaku para pekerja," jelas dia.

Di sisi lain para serikat buruh juga tidak menginginkan terjadi bencana demografi. Sebab apa
dengan pengangguran tinggi tentu akan terjadi potensi kerawanan baik sosial, ekonomi, politik
dan keamanan. "Ini tentu situasi tidak kami harapkan."
Ristadi memastikan tidak ada satupun serikat pekerja ataupun serikat buruh yang menolak RUU
Cipta Kerja. Pernyataan ini sekaligus meluruskan melihat masih adanya pihak menolak RUU yang
sedang dibahas di DPR tersebut "Jadi kalau kemudian ada yang menyatakan serikat pekerja
pekerja serikat buruh menolak total RUU Cipta kerja saya kira ini perlu diluruskan," kata dia.
Dia menyampaikan, sejatinya para serikat pekerja dan buruh memahami betul segala
kemudahan yang diatur di dalam RUU Cipta Kerja. Di mana di dalamnya mengatur tentang
bagaimana soal perizinan lebih cepat, pemangkasan birokrasi dan perlindungan untuk UMKM.

"Tentu hal seperti ini sama sekali tidak kami tolak," tegasnya. Dia menambahkan, pemerintah
sendiri sudah membentuk Tim Tripartite dalam pembahasan kluster ketenagakerjaan yang terdiri
dari unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri
(Kadin), dan serikat pekerja atau serikat buruh.
Di mana terdapat 6 serikat buruh besar yang terlibat, diantaranya adalah Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Yoris, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia
(KSBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin
Indonesia (KSarbumusi), Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia
(FKahutindo), dan Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nasional (FSP BUN), Kemudian DPR
juga membentuk tim perumus yang terdiri dari perwakilan Badan Legislasi DPR dan Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta KSPSI AGN.

[azz].

Judul Subsidi Gaji Dikebut, 14 Juta Rekening Karyawan Terdata

355