Page 73 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 73
Masalah kedua, kata Ida Fauziyah, terkait pembayaran iuran untuk jaminan sosial perlindungan
selama bekerja bagi PMI dengan kontrak di bawah 2 tahun.
Pembayaran iuran mereka, disebut Ida Fauziyah disamakan dengan kontrak kerja waktu 2 tahun.
Masalah ketiga adalah perlu adanya pengaturan perpanjangan masa berlaku perlindungan
sebelum bekerja.
Hal ini dikarenakan adanya kebijakan penutupan sementara penempatan PMI.
"Keempat, belum terlaksananya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan lembaga
pemerintah dan swasta untuk mengcover risiko yang belum atau tidak bisa dicakup oleh BPJS
ketenagakerjaan," jelas Ida.
Masalah kelima adalah belum terlaksana dengan baiknya pelaporan pelaksanaan jaminan sosial
oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menaker.
Keenam, Ida mengatakan masalah keenam terkait dengan persyaratan akte kematian untuk
pengajuan klaim bagi ABK yang sulit dipenuhi.
Khususnya bagi ABK yang hilang di laut karena kecelakaan atau tenggelamnya kapal.
Atas masalah-masalah ini, Ida berjanji pihaknya akan memberikan kemudahan dalam proses
pengajuan klaim, perubahan mekanisme dalam pembayaran iuran, serta kemudahan
perpanjangan kepesertaan dengan sistem yang terintegrasi.
"Enam hal yang dilakukan dalam perbaikan regulasi yang pertama kami akan melakukan revisi
Permenaker 18 2018, kemudian penyesuaian manfaat sesuai dengan PP 82 2019, perluasan
manfaat jamsos bagi PMI," katanya.
72
