Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 8
UU Cipta Kerja ini, juga merupakan terobosan dan cara pemerintah dalam menangkap peluang
investasi dari luar negeri melalui penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.
Diketahui, pemerintah terus menggenjot penyelesaian aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan
turunan yang diundangkan kedalam lembaran negara RI awal pekan ini terdiri dari 45 peraturan
pemerintah dan empat peraturan presiden.
Jumlah 49 peraturan pelaksana tersebut menambali daftar aturan turunan yang telah
diundangkan. Sebelumnya, sudah ada 2 PP yang ditetapkan menjadi aturan, yakni PP Nomor 73
Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal
Awal Lembaga Pengelola Investasi.
Adapun secara keseluruhan aturan turunan yang menjadi implementasi UU Cipta Kerja
rencananya akan ditetapkan sebanyak 49 PP dan 5 Perpres.
Menurutnya, peraturan pelaksana ini diharapkan akan menjadi "vaksin" bagi lesunya
perekonomian Indonesia.
UU Cipta kerja memang didesain pemerintah untuk meringankan beban pengusaha kecil, karena
ada beberapa pasal dalam Omnibus LawUU Cipta Kerja yang dapat mengubah nasib mereka
menjadi lebih baik lagi di masa depan.
Pada pasal 91 UU Cipta Kerja disebutkan bahwa perizinan UMKM akan lebih mudah. Jika
sebelumnya pengusaha harus datang mengurus langsung ke Dinas Perizinan dan melewati
birokrasi yang berliku-liku, maka saat ini bisa didaftarkan via online. Dengan syarat harus
melampirkan surat izin usaha dari Ketua RT serta KTP yang masih berlaku.
Terhadap PP dan Perpres yang ditetapkan dengan mempertimbangkan luasnya cakupan dan
dinamika perubahan yang terjadi, pemerintah akan terus melakukan evaluasi sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan nasional.
Pada PP Nomor 7 Tahun 2021 terdapat regulasi tentang Kemudahan, Perlindungan dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Selain itu ada juga Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman
Modal.
Pengusaha kecil seperti pelaku bisnis UMKM haruslah menjadi bagian dari supply chain yang
besan Keberpihakan terhadap industrial estate, misalnya, keberpihakan dimana harus tersedia
fasilitas dan kemudahan bagi koperasi dan UMKM.
UU Cipta Kerja sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada serta
tantangan ke depan. Seperti memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam
10-20 tahun mendatang (2020-2040), kemudian menyederhanakan, menyinkronkan dan
memangkas regulasi dikarenakan terlalu banyaknya aturan yang diterbitkan di pusat dan daerah
yang menghambat kegiatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.
UU Cipta Kerja mengatur bahwa setiap pekerja kontrak bila terjadi pemutusan hubungan kerja
akan diberikan kompensasi penuh. Sedangkan bagi karyawan tetap akan diberikan pesangon
dan itupun harus diberikan secara penuh.
UU Cipta Kerja bisa dibilang sebagai payung hukum. Dalam penerapannya, masih membutuhkan
aturan turunan mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri. Tentu sangat
disayangkan jika ada pihak yang tidak memahami substansi UU Cipta Kerja Secara menyeluruh.
Apalagi, penjelasan yang terlanjur beredar di masyarakat justru diwarnai hoax dan disinformasi
yang mampu menyulut emosi masyarakat.
7
