Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 3
Judul Bikin Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Bikin Konsultasi
Publik
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg6
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-11-17 07:23:00
Ukuran 72x129mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 2.880.000
News Value Rp 8.640.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Siwijono Moegiarso (Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)
Supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dahulu
substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif
Ringkasan
Pemerintah menyiapkan sosialisasi dan konsultasi publik terkait aturan turunan UU Cipta Kerja
yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
"Supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dahulu
substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif," kata Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Siwijono Moegiarso dalaMKeterangan tertulis di
Jakarta, kemarin.
BIKIN ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA, PEMERINTAH BIKIN KONSULTASI
PUBLIK
Pemerintah menyiapkan sosialisasi dan konsultasi publik terkait aturan turunan UU Cipta Kerja
yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).
"Supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dahulu
substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif" kata Sekretaris
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Siwijono Moegiarso dalaMKeterangan tertulis di
Jakarta, kemarin.
Menurut dia, program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng seluruh
kementerian dan lembaga yang menjadi penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta
Kerja, pemerintah daerah, dam semua asosiasi usaha. Kemudian, serikat pekerja, para ahli dan
praktisi terkait, seluruh media dan para akademisi di perguruan tinggi seluruh Indonesia, serta
2
