Page 22 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2021

Ringkasan

Sebanyak 3.179 pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dirumahkan sejak
diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada
3 Juli 2021 hingga PPKM berlevel sekarang ini. Informasi itu disampaikan Kepala Bidang
Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Ariyanto Wibowo. Menurutnya, mayoritas dari pekerja
yang dirumahkan tersebut berada di sektor pariwisata.

RIBUAN PEKERJA DI YOGYAKARTA DIRUMAHKAN SEJAK PPKM

Sebanyak 3.179 pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dirumahkan sejak
diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada
3 Juli 2021 hingga PPKM berlevel sekarang ini.

Informasi itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga
Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Ariyanto Wibowo.
Menurutnya, mayoritas dari pekerja yang dirumahkan tersebut berada di sektor
pariwisata.

"Kalau sampai Agustus 2021 tercatat sebanyak 221 pekerja terkena PHK oleh sejumlah
perusahaan di DIY," kata Ariyanto, Senin (30/8).

Ariyanto mengatakan, karyawan-karyawan tersebut dirumahkan atau diputus hubungan
kerja lantaran perusahaan tempat mereka mencari nafkah mengalami penurunan omset
besar-besaran, terutama sejak diberlakukannya PPKM darurat sampai Level 4.

Pilihan Redaksi Luhut: Daerah Aglomerasi Yogya dan Bali Masih PPKM Level 4
Pelonggaran PPKM, Seluruh Pabrik Bisa Operasi 100 Persen Warga Kena Covid Kini
Ditandai Warna Hitam di PeduliLindungi Kendati demikian, Disnakertrans memastikan
perusahaan telah diminta melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja
sebelum keputusan merumahkan atau PHK tadi ditempuh. Keputusan harus berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak.

"Termasuk hak-hak pekerja juga harus diberikan, kami Disnakertrans mengawal proses-
proses itu," klaim Ariyanto.

Ariyanto juga menyebut bahwa para pekerja yang dirumahkan sebagian masih menerima
upah, meski dengan nominalnya tak lagi penuh. Sementara mereka yang tak
memperoleh upah sama sekali lantaran perusahaannya vakum.

"Sampai sekarang penyaluran subsidi upah bagi pekerja juga masih berjalan dan masih
dalam proses. Data penerimanya berdasar pada data di BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.

Terpisah, Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans DIY Elly Supriyanti
menambahkan, pihaknya sudah meminta seluruh perusahaan di wilayahnya membantu
pekerjanya yang terkena PHK untuk mendaftarkan program Kartu Prakerja.

Dengan demikian, para pekerja terdampak ini bisa memperoleh kesempatan berupa
pelatihan kerja serta kemampuan berwirausaha.

21