Page 29 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2021
P. 29
SELAMA PPKM, 3.179 PEKERJA DI DIY DIRUMAHKAN
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat
sebanyak 3.179 pekerja di daerah ini dirumahkan sejak awal Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 Juli 2021.
"Kebanyakan mereka bekerja di perusahaan yang terkait sektor pariwisata di DIY," kata
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY
Ariyanto Wibowo di Yogyakarta, Senin (30/8).
Sementara itu, mengacu data hingga Agustus 2021 tercatat sebanyak 221 pekerja
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan di DIY.
Bowo mengatakan perusahaan yang mengambil langkah merumahkan karyawannya
maupun PHK seluruhnya beralasan mengalami penurunan omzet drastis selama PPKM
Darurat hingga PPKM Level 4.
Menurutnya, perusahaan yang melakukan PHK maupun merumahkan pekerjanya
sebagian besar bergerak di sektor pariwisata.
Sebelum menempuh kedua langkah tersebut, kata dia, perusahaan telah diminta untuk
melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu antara pengusaha dengan pekerja atau
buruh.
"Harus melalui kesepakatan kedua belah pihak, termasuk hak-hak pekerja juga harus
diberikan. Kami mengawal untuk itu," jelasnya seperti dilansir dari Antara.
Sementara itu, untuk pekerja yang dirumahkan, Bowo menerangkan, ada yang masih
digaji dengan pengurangan besarannya, ada yang tidak menerima gaji selama
perusahaannya tutup sementara.
"Sampai sekarang penyaluran subsidi upah bagi pekerja juga masih berjalan dan masih
dalam proses. Data penerimanya berdasar pada data di BPJS Ketenagakerjaan,"
terangnya.
Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans DIY, Elly Supriyanti menuturkan,
telah meminta seluruh perusahaan membantu pekerjanya yang terkena PHK untuk
mendaftarkan program kartu prakerja sehingga mereka mendapat pelatihan kerja serta
kemampuan berwirausaha.
Menurutnya, lebih dari 50 perusahaan yang merumahkan maupun mem-PHK pekerjanya
telah diundang untuk mendapatkan pendampingan terkait akses program kartu prakerja
secara virtual.
"Kami sebenarnya mengundang lebih dari 50 perusahaan, tapi yang ikut hanya 30 karena
ada sebagian HRD-nya juga ikut terdampak," kata dia.
Terkait jumlah pekerja di DIY yang berhasil mengakses program itu, ia mengaku tidak
tahu karena data tersebut sepenuhnya ada di Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.
[fik].
28
