Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JANUARI 2021
P. 35
Judul Rincian UMP 2021 di 34 provinsi: Tertinggi DKI Jakarta, terendah DIY
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/rincian-ump-2021-di-34-provinsi-
tertinggi-dki-jakarta-terendah-diy
Jurnalis Virdita Rizki Ratriani
Tanggal 2021-01-23 11:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat
mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015
Ringkasan
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 di sejumlah daerah tetap naik, meskipun dalam surat edaran
dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
di tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021, sama dengan upah minimum tahun ini.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
RINCIAN UMP 2021 DI 34 PROVINSI: TERTINGGI DKI JAKARTA, TERENDAH DIY
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 di sejumlah daerah tetap naik, meskipun dalam surat edaran
dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
di tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021, sama dengan upah minimum tahun ini.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
SE itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh
Menaker pada 26 Oktober 2020.
Berikut perincian UMP 2020 dari provinsi dengan penerimaan UMP terbesar hingga terkecil
dirangkum dari pemberitaan Kontan.co.id dan Kompas.com: Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan memutuskan kenaikan UMP 2021 DKI Jakarta sebesar 3,27% menjadi sebesar Rp
4,41 juta. Penghitungan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015.
34