Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung
Jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Ida mengatakan, penerbitan SE ini untuk mencegah dan memutus mata rantai Covid-19. Dimana
kasus Covid-19 berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh
swasta dan PMI. Selain itu, surat edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang
Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Namun, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat. Keadaan
yang dimaksud, antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga meninggal,
kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan persalinan dengan
didampingi maksimal dua orang.

Menurutnya, pekerja/buruh yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk
melampirkan print out surat izin keluar masuk (SIKM). Adapun SIKM bagi para pekerja/buruh
swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik
pimpinan perusahaan serta identitas pekerja/buruh.

Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf
Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan
Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik dari dari Atase
Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri. Ida juga
menginstruksikan agar Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar
memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari debarkasi ke
daerah asal.

114