Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

perlu diperhatikan. Ketiga hal tersebut adalah harmonisasi komposisi kabinet, link and match,
serta koordinasi dan kebijakan satu pintu.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (17/4/2021), Jose Rizal menyatakan
harmonisasi komposisi kabinet merupakan hal paling mendasar yang harus dipersiapkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang reshuffle kabinet. Salah satunya dengan membuat
nomenklatur kementerian baru.

"Sejak awal orde reformasi, komposisi dan nomenklatur kabinet tidak pernah dievaluasi secara
menyeluruh, apakah masih sesuai dengan dinamika dan tantangan pembangunan atau tidak.
Setiap presiden terpilih hanya disibukkan dengan calon figur anggota kabinet," ujarnya.

Jose Rizal menyebut perlunya reorientasi dan restrukturisasi kabinet secara menyeluruh,
termasuk membuat nomenklatur kementerian baru. Nomenklatur tersebut, antara lain
Kementerian Koordinator Produksi dan Distribusi, Kementerian Industri dan Pedagangan
Internasional, Kementerian Pendidikan, Budaya, dan Perluasan Lapangan Kerja, serta
Kementerian Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

"Kebijakan harmonisasi komposisi kabinet harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak
sebagian-sebagian seperti yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPR. Jangan sampai ada
kesan pengajuan merger dan pembentukan kementerian baru tidak by design, tetapi by
accident," tegasnya.

Persoalan link and match, lanjut Jose Rizal, terkait dengan tingginya pengangguran terdidik
akibat muatan akademis yang tidak relevan dan kebutuhan dunia kerja. Hal ini terjadi karena
tidak terintegrasinya kementerian yang menangani pendidikan dengan kementerian yang
menangani perluasan lapangan kerja. Karena itu, untuk menghilangkan isu link and match, maka
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) seharusnya digabung dengan
Kementerian Ketenagakerjaan. Penggabungan Kemdikbud dengan Kementerian Riset dan
Teknologi (Kemristek) tetap meninggalkan masalah pendidikan yang tidak relevan dengan
kebutuhan dunia kerja.
Menyinggung masalah koordinasi kabinet, Jose Rizal menyatakan setiap implementasi keputusan
pemerintah berjalan lambat karena adanya benturan benteng birokrasi. Sebagai contoh, sektor
kepemudaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga, programnya
tersebar di lebih dari 20 kementerian/lembaga. Kemudian, sektor UMKM, program kerjanya
tersebar di 17 kementerian, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditangani Kemeparekraf,
programnya tersebar di 17 kementerian/lembaga.

"Hal ini jelas menciptakan inefisiensi APBN dan tumpang tindih," tegasnya.

Sumber: BeritaSatu.com.

211