Page 324 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

WALI KOTA TEGAL SEGERA KELUARKAN SURAT EDARAN PEMBERIAN THR

Dalam waktu dekat Wali Kota Tegal akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait kebijakan
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Demikian ditegaskan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakerin) Kota Tegal. R Hem Setyawan saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat
(16/4) siang.

"Minggu pekan depan akan diedarkan kepada pelaku usaha dan serikat buruh. Saat ini masih
menunggu persetujuan dari Wali Kota. Secara spesifik, isi dari SE hampir sama dengan SE dari
Kemenaker," terang Heru didampingi Mediator Hubungan Industrial, Mujiharti serta Kabid
Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Sulistyo Adi S.

Adapun dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/1V/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan menyebut, pemberian THR
dilakukan sepekan menjelang Lebaran dengan jumlah penuh.

Namun, pada masa pandemi ini pemerintah memberi kelonggaran bagi perusahaan yang
terdampak untuk bisa memberikan THR pada H-1 Lebaran. Dengan catatan, pihak manajemen
sudah melakukan musyawarah mufakat untuk sama-sama memenuhi kesepakatan.

"Laporan keuangan juga harus dijelaskan setransparan mungkin. Namun, saya kira untuk Kota
Tegal tidak akan ada masalah. Karena dari tahun ke tahun cenderung kondusif," terangnya.

Pemetaan
Meski demikian, pihaknya akan memantau dan melakukan pemetaan terhadap perusahaan, baik
dari persiapan hingga menjelang pemberian THR. Dengan harapan akan diketahui perusahaan
yang belum sanggup memberi THR secara penuh.

"Tahun lalu ada yang memberi secara bertahap karena terdampak pandemi. Untuk tahun ini
akan kami pantau," bebernya.

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja. Sulistyo Adi S menambahkan, jumlah
perusahaan besar di Kota Tegal dengan pekerja lebih dari 1 (X) saat ini mencapai 42 titik.
Perusahaan menengah mencapai 554 dengan jumlah pegawai 2(X) hingga 99 orang.

Sementara, Mediator Hubungan Industrial, Disnakerin Kota Tegal, Mujiharti menyebut, sebelum
SE Wali Kota diedarkan, pihaknya akan mendirikan posko aduan THR. Layanan secara offline
maupun online akan dibuka untuk umum.

Ditegaskan Mujiharti. beberapa aduan pada tahun lalu dapat diselesaikan setelah dilakukan
mediasi dan kesepakatan. Sehingga pemberian THR di Kota Tegal relatif berjalan kondusif.
Hanya saja, pada saat itu pemberian THR tidak langsung 100 persen. "Ada laporan dan kita
turun untuk mediasi. Kebanyakan dari sektor pariwisata. Namun, semua bisa diselesaikan."
terangnya.

Mujiharti menambahkan, bagi perusahaan yang terbukti tidak bisa memenuhi Surat Edaran akan
dikenakan sanksi administrasi, berupa terancam blacklist perizinan dan lain-lain. (hkl-3())

R Hem Setyawan.

323