Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

Surat Edaran ini ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik
Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Ida mengatakan, penerbitan SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai Covid-19
yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh swasta dan
PMI.

Selain itu, surat edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari
Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Namun demikian, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.
Keadaan yang dimaksud, antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga
meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan
persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.

Menurutnya, pekerja/buruh yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk
melampirkan print out surat izin keluar masuk (SIKM). Adapun SIKM bagi para pekerja/buruh
swasta berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik
pimpinan perusahaan serta identitas pekerja/buruh.

Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf
Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan
Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik dari dari Atase
Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.

Ida juga menginstruksikan agar Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar
memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari debarkasi ke
daerah asal.

3