Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 52
Bambang mengatakan, perusahaan yang saat ini nyaris bangkrut akibat pandemi Co-vid-19 pun
tidak terbebas dari kewajiban membayar THR selama tidak menunjukkan bukti dari pengadilan
dan hasil audit internal.
"Di Sumedang ada 903 perusahaan dengan rincian, 45 perusahaan kategori besar, 114
perusahaan sedang, dan 744 merupakan perusahaan kecil,” kata Bambang.
Terkait THR ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap meme-diasi perundingan perusahaan
dengan pekerja manakala ada persoalan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi
menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan memenuhi
aturan yang berlaku.
"Kita terus mengawal dengan para pengawas tenaga kerja kita, untuk betul-betul seluruh
perusahaan mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja Bersama untuk memberikan THR,” kata
Taufik.
Pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara penuh sebelum
Lebaran. Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda bertujuan untuk meningkatkan daya beli
masyarakat. Selambat-lambatnya pembayaran THR 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/
HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021
bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Taufik menuturkan, perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan belum mampu
membayar THR harus membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja/buruh lewat laporan
keuangan yang transparan.
Dialog antara perusahaan dan pekerja, kata Taufik, dapat menjadi salah satu solusi bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Pemda Provinsi Jabar akan menjadi penengah
dalam dialog tersebut untuk mencapai kesepakatan.
“Namun keringanan yang dapat ditolelir sesuai SE Menaker di atas hanya soal waktu
pembayaran. Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib
membayar sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” tuturnya.
Selanjutnya untuk memberikan layanan pengaduan dalam pelaksanaan pembayaran THR, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat akan mendirikan Layanan Posko Pengaduan
THR di Dinas Tfenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Jl. Soekamo-Hatta No. 532
Bandung,
Selain itu, posko pengaduan juga didirikan di UPTD Wasnaker Wilayah I Bogor, UPTD Wasnaker
Wilayah II Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD Wasnaker Wilayah IV Bandung,
dan UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya. Serta layanan pengaduan melalui Hot Une dengan
menghubungi nomor 0811-2121-444.
Seperti diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan resmi mengeluarkan edaran terkait THR.
Melalui edaran itu, pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk membayar THR berdasarkan SE
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 2021 bagi
pekerja atau buruh di perusahaan.
51
