Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2021
P. 24
hukumnya sedang digodok. Menurut Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, salah satu dasar
pemberian bantuan adalah data BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek sampai 30 Juni tahun
ini. Dengan acuan pada data BPJS, yang perlu dipertimbangkan adalah perhatian pada tenaga
kerja sektor informal.
Tidak hanya sektor formal yang terkena dampak PPKM Darurat. Padahal, kedi kemungkinan para
tenaga kerja di sektor tersebut menjadi peserta jaminan sosial yang dikelola BP Jamsostek.
Keterpaduan berbagai pihak begitu diperlukan untuk memunculkan sinergi dalam membantu
orang-orang yang terdampak PPKM level 4. Pendataan langsung menjadi begitu penting, agar
data aktual dan akurat diperoleh. Dari data tersebut bisa terlihat berapa total tenaga kerja yang
perlu dibantu.
Ketersediaan anggaran dalam APBD karena adanya refocusing bisa menjangkau tenaga kerja
terdampak PPKM yang tak terdaftar di BP Jamsostek. Selain itu, perlu pula skema bantuan untuk
perusahaan-perusahaan yang eksistensinya berisiko terancam. Bantuan bisa berupa
memperbolehkan bantuan subsidi upah sebagai pengurang biaya tenaga kerjanya. Tahun lalu
bantuan itu mumi untuk tenaga kerja, tidak menjadi pengurang kewajiban perusahaan
membayar gaji.
23
