Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2021
P. 31

Kemudian dari data tersebut maka jumlah tenaga kerja yang akan diberikan pelatihan sertifikasi
              kompetensi,  pemagangan,  dan  penempatan  kerja  akan  dapat  terwujud.  "Target  untuk
              menyelesaikan program prioritas wali kota Makassar 10.000 training gratis dan kemudahan akses
              100.000 peluang kerja dan peluang bisnis. Baru bisa terwujud dengan kerja kolaborasi antara
              pemerintah kota Makassar, kementarian, lembaga diklat, dan keterlibatan DUDI," urainya.

              Affandy menjelaskan bahwa SDC ini sebagai Pilot Project dari Instruksi Presiden (Inpres) No.9
              Tahun  2016  tentang  perlunya  revitalisasi  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  untuk
              meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Inpres itu menugaskan untuk membuat
              peta  jalan  pengembangan  SMK,  serta  menyempurnakan  dan  menyelaraskan  kurikulum  SMK
              dengan kompetensi sesuai pengguna lulusan (link and match).

              Caranya ialah meningkatkan kerja sama dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah,
              serta DUDI. "Revitalisasi SMK dilakukan pada sembilan bidang, yakni kemaritiman, pertanian,
              industri  kreatif,  pariwisata,  teknologi  rekayasa,  energi  pertambangan,  teknik  informasi  dan
              komunikasi, kesehatan dan pekerjaan sosial, serta bisnis manajemen," ujarnya.

              SDC Kota Makassar sejak di bentuk tahun 2018 telah melakukan implementasi kegiatan pelatihan
              dan sertifikat kompetensi retail sebanyak 2600 orang. "Tentu dengan melalui program kegiatan
              yang dilalukan oleh SDC dapat membantu Pemkot untuk mengurangi angka pengangguran,"
              ketusnya.

              Kadis Ketenagakerjaan Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan menurut SDC dibentuk pada 2018
              pada saat itu angka pengangguran di Makassar sangat tinggi yaitu 15 persen. Sehingga harus
              bekerja keras untuk mengatasi itu. Maka dari itu terbentuklah SDC yang di SK-kan langsung oleh
              wali kota.

              Kata  dia  SDC  itu  lembaga  yang  dibentuk  oleh  orang-orang  profesional,  akademisi,  dan
              bermacam-macam  latar  belakang.  Kemudian  program  SDC  bukan  program  yang  mengambil
              APBD kota tapi anggarannya dari APBN. "Dari Bapedda, Dinas Perdagangan, dan Kementerian
              ketenagakerjaan," ketus Irwan yang juga Wakil Ketua SDC Kota Makassar itu. (*)







































                                                           30
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36