Page 4 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JANUARI 2021

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahkan sesumbar
implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya menjadi pelicin dari upaya pemerintah
menaikkan realisasi penanaman modal pada 2021.

"Kalau UU sudah disahkan dan ini menjadi bagian yang dibutuhkan untuk kemudahan usaha, di
2021 pasti lebih tinggi dari 2020," kata Bahlil.

Target yang ditetapkan pada tahun ini adalah Rp817,2 triliun. Sementara itu, target yang
ditetapkan untuk tahun depan adalah Rp858,5 triliun. Bahkan, hingga 2024 target realisasi
investasi sebesar Rp1.239,3 triliun.

Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM Heldy Satrya Putera
mengatakan target tersebut terumus dalam rencana strategis atau Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) BKPM Tahun 2020-2024.

"Di tengah pandemi, ini bukan hal mudah untuk kita capai. Ini yang harus kita lihat apa yang
kita hadapi saat ini sehingga ke mana kita harus mengarah," jelasnya.

Untuk target 2021, nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder tercatat sebesar Rp205,7
triliun dengan sebaran penanaman modal di luar Jawa senilai 49,0%. Sementara itu kontribusi
investasi dalam negeri di sektor UMKM sebesar 49,3%.

Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati mengibaratkan tren investasi sama dengan inflasi. Artinya,
saat pemerintah ingin menaikkan harga bensin misalnya, harga kebutuhan pokok pasti sudah
naik sebelum berlaku. Investasi pun demikian, di mana saat ada kebijakan yang menguntungkan,
respons cepat terlihat.

Dia menambahkan, seharusnya saat omnibus law sudah digaungkan, gejolak penanaman modal
terjadi. Akan tetapi kenyataannya terbalik. Ini artinya regulasi tersebut memang belum
berdampak signifikan.

Menurutnya, omnibus law belum memberikan dampak positif terhadap sektor manufaktur yang
selama ini menjadi andalan penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor manufaktur cukup sulit.
Penyebabnya biaya ekonomi di Indonesia masih tinggi. "Kalau mau mendorong investasi tapi
padat modal, ini tidak sesuai dengan harapan UU Cipta Kerja."

Di sisi lain, capaian investasi pada tahun depan juga tergantung pada upaya pemerintah dalam
menanggulangi pandemi Covid-19.

Kepala Ekonom BCA David Sumual menyarankan agar pemerintah makin intensif melakukan
sosialisasi isi Omnibus Law Cipta Kerja.

Mal ini menurutnya penting agar calon investor paham apa saja yang termaktub dan
menguntungkan.
Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan kompetensi pekerja agar seiring sejalan dengan
pembenahan yang dilakukan dari sisi regulasi dan birokrasi.

Pemerintah pun perlu melirik kelas usaha tertentu untuk menjadi fokus investasi. Pasalnya,
selama ini usaka mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sedikit terabaikan.

3