Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MEI 2020
P. 80

Title          INI SANKSI BAGI PERUSAHAAN PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN YANG TAK TAAT ATURAN
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      16 Mei 2020
                              https://money.kompas.com/read/2020/05/16/031700026/ini-sanksi-bagi-per usahaan-
               Page/URL
                              pengiriman-pekerja-migran-yang-tak-taat-aturan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               JAKARTA, - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) Benny
               Rhamdani menyatakan akan menerapkan sanksi tunda layar bagi perusahaan atau
               Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLK PMI). Sanksi ini diterapkan bila
               perusahaan penyiriman pekerja migran Indonesia (PMI) tak mematuhi Keputusan
               Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian
               Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

               "Ketegasan dan keberanian ini bisa dilakukan dan akhirnya perusahaan tunduk.
               Karena saya ancam waktu itu, jika perusahaan tidak melakukan pemulangan maka
               kita akan mencabut tunda layar. Tunda layar itu adalah sistem yang mengakses
               antara perusahaan dengan sistem kita," katanya dalam konferensi pers virtual,
               Jumat (15/5/2020).

               Menurut dia, penerapan tunda layar ini sangatlah penting bagi perusahaan-
               perusahaan yang selama ini mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar
               negeri.

               "Kalau kita cabut itu, mereka tidak akan bisa memberangkatkan sampai kapanpun
               calon pekerja migran ke luar negeri. Jadi memang harus ada keberanian Negara,"
               ucapnya.

               Pemerintah terus berupaya mencegah penyebaran wabah virus corona, salah
               satunya adalah menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke
               luar negeri. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sudah
               menandatangani Kepmenaker RI Nomor 151 Tahun 2020 yang berlaku pada 20
               Maret 2020.

               Kepmenaker tersebut juga menghentikan sementara layanan pengurusan registrasi
               (ID) calon PMI, proses lanjutan di dalam negeri, maupun layanan verifikasi surat
               permintaan ( job order/demand letter ) di Perwakilan RI negara penempatan.

               Selain itu, penghentian penempatan berlaku pula bagi PMI yang ditempatkan
               pelaksana penempatan, perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri.

               Selanjutnya, Kepmenaker juga berlaku bagi PMI perseorangan dan awak kapal
               niaga/perikanan di kapal berbendera asing.




                                                       Page 79 of 191.
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85