Page 166 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 166
SERIKAT PEKERJA SOROTI PERGESERAN FILOSOFI PROGRAM JHT
Serikat pekerja menyoroti adanya pergeseran filosofi Program Jaminan Hari Tua (JHT) seiring
dengan peningkatan angka klaim JHT yang salah satunya disebabkan banyaknya pekerja yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Hermanto Achmad mengakui saat
ini pencairan JHT sangat mudah dan banyak di antara pekerja yang menggunakan modus seolah-
olah PHK untuk dapat melakukan klaim.
"Hal itu cenderung tidak sesuai dengan filosofi jaminan sosial yang sejak awal menjadi harapan
bagi seluruh pekerja Indonesia untuk memiliki hari tua yang terjamin," kata Hermanto.
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban berpendapat
agar mekanisme pencairan JHT dikembalikan ke konsep UU nomor 24 tahun 2011 seperti praktek
yang berlaku internasional berupa old saving.
"Dana yang disimpan di BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya adalah dana ketahanan untuk
pembangunan ekonomi. Ketika Jaminan Hari Tua diubah maknanya menjadi jaminan hari terjepit
karena bisa diambil setelah dipecat, memang menjadi hilang filosofinya. Apakah dikembalikan
(aturannya) ke undang-undang sebelumnya, itu mungkin juga masih perlu diskusi untuk lebih
lanjut," kata Elly.
Elly juga menitikberatkan pada manfaat program Jaminan Pensiun (JP) yang masih sangat kecil
yaitu Rp300 ribu hingga Rp3,6 juta per bulan.
Elly juga menyayangkan sejak program tersebut dijalankan sejak tahun 2015 hingga saat ini,
belum dilakukan peninjauan kembali terkait besaran iurannya. Ia berharap peninjauan dapat
dilakukan setiap 3 tahun sekali sesuai ketentuan agar manfaat yang diterima peserta maksimal.
Sebelumnya Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan
Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), dan perwakilan Serikat
Pekerja/Buruh guna membahas terkait pengawasan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhadap pekerja atau buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi COVID-19.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah
Anggoro Putri menyatakan bahwa peningkatan angka klaim JHT, salah satunya disebabkan
banyaknya pekerja yang mengalami PHK.
Selain itu pihaknya pun mendapati adanya pergeseran filosofi dari program JHT yang seharusnya
dinikmati ketika memasuki hari tua atau masa pensiun, namun banyak pekerja yang justru
mencairkan saldo JHT setelah PHK.
Hal tersebut didasari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 yang memungkinkan bagi para pekerja
untuk melakukan klaim JHT satu bulan setelah mengalami PHK.
Saat ini Kemnaker sedang melakukan revisi terhadap Permenaker tersebut untuk
mengembalikan kepada filosofi program JHT yang seharusnya.
"Kami merevisi Permenaker nomor 19 tersebut, kita kembalikan kepada filosofi JHT yaitu benar-
benar sebagai tabungan di masa tua sebagai amanat yang tertera dalam Undang-Undang nomor
40 tahun 2004 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2015," kata Indah.
165
