Page 193 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2021
P. 193
(himpunan bank milik negara) milik penerima yang sudah ada maupun pembukaan rekening
secara kolektif (burekol) bagi penerima.
“Total dana yang telah disalurkan hingga saat ini per 24 September, sebesar Rp
4.911.200.000.000, yang terdiri dari rekening existing bank Himbara dan burekol,” ujar Direktur
Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos),
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, 24 September 2021.
Indah menambahkan, total data calon penerima BSU yang dikirimkan BPJS Ketenagakerjaan
(BPJSTK) sebanyak 7.748.630 calon penerima. Setelah melalui proses pemadanan data, BSU
telah disalurkan sebanyak 4.911.200 orang penerima.
Lebih lanjut Dirjen PHI & Jamsos menyampaikan, memasuki tahap 5 penyaluran BSU, Kemnaker
menyelenggarakan kegiatan evaluasi empat tahap penyaluran BSU Tahun 2021. Evaluasi
dilakukan terkait data penerima BSU, mekanisme penyaluran, kendala, dan kemungkinan
perluasan cakupan wilayah penerima, serta percepatan penyaluran BSU Tahun 2021.
“Evaluasi ini penting untuk meningkatkan persentase penerima BSU tahun 2021 dan
meningkatkan kualitas program BSU,” kata Indah.
Dirjen PHI & Jamsos mengatakan, pada tahun 2021, Kemnaker hanya menyalurkan BSU lewat
rekening Himbara. Untuk pekerja yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi namun tak
memiliki rekening Himbara akan dibukakan rekening baru secara kolektif.
Indah mengungkapkan, ditemukan sejumlah masalah dalam penyaluran BSU melalui rekening
Himbara. Di antaranya, komunikasi antar bank di kantor pusat dan kantor cabang yang tidak
sinkron yang mengakibatkan proses aktivasi tak bisa dilakukan secara cepat.
“Kedua, terbatasnya sumber daya bank dalam pelayanan aktivasi rekening baru secara kolektif,”
imbuhnya.
Ketiga, gagal salur untuk rekening eksisting meski telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh
bank sebelum ditetapkan sebagai penerima BSU oleh KPA.
Keempat, kurangnya diseminasi bank kepada pekerja penerima BSU mengenai mekanisme
penyaluran BSU.
Kelima, perusahaan menolak menerima dana BSU untuk pekerja karena kurangnya sosialisasi
kriteria penerima BSU.
“Keenam, lemahnya koordinasi dan sosialisasi antara BPJSTK Pusat dengan kantor cabang dan
BPJSTK dengan bank Himbara dalam pelaksanaan penyaluran BSU,” ujar Indah.
Dirjen PHI & Jamsos menambahkan, seluruh permasalahan yang dievaluasi berasal dari
pengaduan masyarakat ke PHI melalui media sosial maupun pesan jaringan pribadi.
“Tim PHI berpandangan pengaduan masyarakat ini harus memperoleh perhatian serius untuk
ditindaklanjuti,” ujarnya (Humas Kemnaker/UN)/setkab.go.id. []
192
