Page 33 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 SEPTEMBER 2021
P. 33

Judul               Harus Ada Layanan Pengaduan Soal BSU
                Nama Media          Pikiran Rakyat
                Newstrend           Bantuan Subsidi Upah 2021
                Halaman/URL         Pg9
                Jurnalis            Huminca
                Tanggal             2021-09-28 05:25:00
                Ukuran              134x75mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 20.100.000

                News Value          Rp 100.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Anggota  Komisi  IX  DPR  RI,  Kumiasih  Mufidayati  menuturkan  agar  pemerintah,  melalui
              Kementerian Ketenagakerjaan, membuka layanan pusat pengaduan terkait bantuan subsidi upah
              (BSU)  para  pekerja.  Dilansir  Antara,  Senin  (27/9/2021),  Mufida  meminta  layanan  pusat
              pengaduan itu bersifat terpusat dan responsif.



              HARUS ADA LAYANAN PENGADUAN SOAL BSU

              JAKARTA, (PR). Anggota Komisi IX DPR RI, Kumiasih Mufidayati menuturkan agar pemerintah,
              melalui  Kementerian  Ketenagakerjaan,  membuka  layanan  pusat  pengaduan  terkait  bantuan
              subsidi upah (BSU) para pekerja. Dilansir Antara, Senin (27/9/2021), Mufida meminta layanan
              pusat pengaduan itu bersifat terpusat dan responsif.

              "Kemenaker memang telah memiliki kanal pengaduan via website, telefon, dan WhatsApp. Meski
              begitu, kami meminta sifat responsif atas aduan. Batas waktu penyelesaian aduan juga harus
              jadi standar layanan pengaduan," kata Mufida.

              Menurut dia, pihaknya mendapat banyak laporan terkait persoalan penyaluran BSU tahap III. Ia
              mengungkapkan bahwa persoalan yang didapatkan terkait kendala belum cairnya BSU padahal
              sudah  terdaftar,  jumlah  yang  masuk  ke  rekening  masih  Rp  0,  persoalan  rekening  bersama,
              hingga pertanyaan soal azas keadilan bagi penerima BSU.

              "Aduannya banyak sekali. Saya kira aduan ini juga sudah sampai di Kemenaker. Oleh sebab itu,
              perlu ada layanan aduan yang responsif dan memberikan solusi cepat dari banyaknya aduan soal
              BSU termin III ini," ujarnya.

              Mufida  juga  menyarankan  agar  Kemenaker  membuat  semacam  Jrequently  asked  questions
              (FAQ)  dari  banyaknya  aduan  yang  masuk  "Juga  melakukan  sosialisasi  secara  masif  kepada
              pekerja penerima BSU," katanya.
              Ia  mengingatkan,  semangat  BSU  adalah  pemberian  bantuan  bagi  pekerja  agar  tetap  bisa
              menjalankan  roda  ekonomi  keseharian.  Kampanye  manfaat  BSU  yang  tengah  dilakukan


                                                           32
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38