Page 259 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 259
Ringkasan
Puluhan buruh pekerja tergabung dalam Forum Komunikasi Buruh Bersatu DIY-Jateng (FKBB)
DIY/Jateng menyampaikan aspirasi ke DPRD DIY, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh se-
Dunia atau May Day, pada 1 Mei 2021. Dalam sarasehan di halaman DPRD DIY, dibahas berbagai
hal yang menyangkut kesejahteraan buruh, terutama di DIY dan Jateng, termasuk persoalan
Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para buruh.
PERSOALAN THR BURUH, INI PENJELASAN DPRD DIY
Yogyakarta: Puluhan buruh pekerja tergabung dalam Forum Komunikasi Buruh Bersatu DIY-
Jateng (FKBB) DIY/Jateng menyampaikan aspirasi ke DPRD DIY, bertepatan dengan peringatan
Hari Buruh se-Dunia atau May Day, pada 1 Mei 2021.
Dalam sarasehan di halaman DPRD DIY, dibahas berbagai hal yang menyangkut kesejahteraan
buruh, terutama di DIY dan Jateng, termasuk persoalan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para
buruh.
"Dan yang saat ini mendesak ialah Kewajiban pengusaha membayar Tunjangan Hari Raya (THR)
juga dilemahkan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
yang membolehkan adanya pembayaran THR secara dicicil pada tahun lalu. Menjelang Idul Fitri
2021, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 yang masih bermasalah karena tidak memberikan tolak ukur
ketidakmampuan keuangan perusahaan," Waljid Budi Lestarianto, Koordinator Umum Aksi Hari
Buruh Pekerja Forum Komunikasi Buruh Bersatu (FKBB) DIY, di DPRD DIY, Sabtu, (1/5/2021).
Menanggapi permasalahan yang disampaikan para buruh, Ketua DPRD DIY, Nuryadi mengatakan
bahwa persoalan Tunjangan Hari Raya atau THR adalah persoalan klasik yang terjadi tiap tahun.
"Sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi jika perusahan tersebut mampu mengatur keuangan
dengan baik. Artinya bahwa ada 11 bulan yang dapat dipakai untuk persiapan THR para
pekerjanya, jadi kita harus melihat semua sisi dalam masalah ketenagakerjaan ini," kata Nuryadi.
DPRD juga akan tetap melakukan pengawasan sesuai fungsinya kepada pihak eksekutif dalam
hal ini Dinas Tenaga kerja, sehingga mekanismenya bisa berjalan dengan baik.
Dalam dialog dengan Ketua DPRD DIY, Nuryadi, Ketua Bapemperda DPRD DIY, Yuni Satia
Rahayu, dan Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, para buruh pekerja juga menyoroti
kegagalan pemerintah dalam melindungi kaum buruh dan rakyatnya sepanjang setahun lebih
pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia.
"Sikap pemerintah yang meremehkan di awal-awal pandemi, membuat krisis kesehatan terburuk
dalam seratus tahun terakhir merembet ke segala sendi kehidupan, karena pemerintah tidak
memilik skala prioritas yang jelas, bimbang, antara fokus menanggulangi pandemi atau menjaga
ekonomi tetap tumbuh. Dan kita tidak mendapatkan keduanya," kata Waljid.
Di akhir sarasehan, Waljid juga mengemukakan bahwa FKBB DIY JATENG mendukung
pengungkapan dugaan kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS
Ketenagakerjaan yang mencapai Rp20 triliun.
"Jangan sampai sistem jaminan sosial nasional runtuh karena perilaku korupsi para pejabatnya.
FKBB DIY-Jateng pun mendorong agar pemerintah terus memberi perlindungan rakyat dalam
menghadapi pandemi lewat bantuan sosial dan jaminan atas vaksinasi gratis, khusunya pekerja
sektor padat karya karena rentan penyebaran," tegasnya Dalam peringatan May Day, 1 Mei 2021
258
