Page 305 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

Kementerian Ketenagakerjaan dalam mendukung disahkannya Rancangan Undang-Undang
(RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
"LUAR BIASA... Pengusaha dan Buruh bersatu, didukung Menaker datangi #DPR menuntut
pengesahan segera RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Salah satu yang rawan adalah
kekerasan seksual di tempat kerja," kata Gus AMI di akun twitter pribadinya, Sabtu (1/5/2021).

Tepat di hari buruh internasional (may day) Gus AMI selaku Wakil Ketua DPR RI Koordinator
bidang Kesejahteraan Rakyat juga telah menerima pernyataan komitmen bersama antara
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan
sejumlah serikat buruh terkait RUU PKS.

Pernyataan komitmen itu ditandatangani sekaligus dihadiri Ketua Umum Apindo Haryadi
Sukamdani, Ketua Umum KSPSI Andy Gani, Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai, Presiden KSPN
Ristadi, Presiden KSBSI Elly Rosita Silabar, Presiden KSARBUMUSI Saiful Bahri Anshori, dan
Presiden KSP BUMN Ahmad Irfan Nasution.
"Ini luar biasa karena dukungan terhadap RUU PKS, Penghapusan Kekerasan Seksual yang
sedang dibahas di badan legislasi bukan hanya dari aktivis perempuan, tetapi para pejuang
aktivis buruh dan pengusaha yang bersatu," tegas Gus AMI.

Gus AMI yang juga pernah menjabat Menakertrans mengingatkan, salah satu lokasi rawan
kekerasan seksual adalah di tempat kerja. Karena itu, RUU PKS ini sangat perlu segera disahkan
sehingga suasana kerja tetap kondusif dan produktivitas kerja semakin meningkat. "Tempat
kerja harus kita jaga agar produktif, sehingga RUU PKS ini bisa mengurangi kekerasan pada
perempuan," kata Gus AMI.

Komitmen Bersama: 1. Bahwa hak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi merupakan hak azasi warga negara yang dilindungi dalanm Undang Undang
Dasar 1945.
2. Bahwa pelecehan dan kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang dapat
dialami oleh masyarakat pada semua lintas usia, jenis kelamin dan golongan, termasuk
pekerja/buruh.

3.Bahwa kejahatan tersebut semakin menunjukkan kenaikan yang signifikan dan telah sangat
mengancam kehormatan, harkat, martabat bahkan nyawa seseorang.

4.Bahwa hak setiap pekerja/buruh atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dijamin
oleh Undang-Undang.

5.Bahwa pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja berdampak langsung pada
menurunnya kesehatan fisik maupun mental pekerja/buruh, sehingga berakibat buruk terhadap
kinerja mereka.

6.Bahwa dampak pelecehan dan kekerasan seksual juga mengakibatkan terganggunya
kenyamanan bekerja, hilangnya kerja sama dan saling percaya di lingkungan kerja, sehingga
pada akhirnya menurunkan produktivitas pekerja dan perusahaan.

7.Bahwa upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja, membutuhkan
komitmen tiga pihak yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh.

304