Page 324 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021

pemerintah maupun swasta, untuk mensosialisasikan Posko Layanan Aduan terhadap
pelanggaran pembayaran THR 2021.
"Pandemi Covid 19 seolah selalu menjadi kartu truf dalam memaksakan kehendak segelintir
kalangan. Salah satu di antaranya adalah kalangan pengusaha dan pemerintah. Krisis
multidimensi akibat pandemi Covid 19 ini dijadikan alasan pengusaha untuk kembali bisa
menunda pembayaran THR. Padahal Pemerintah sudah memberikan stimulus ekonomi kepada
perusahaan dan ekonomi sudah mulai membaik, oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi
perusahaan untuk terlambat atau bahkan tidak membayar THR," katanya, Sabtu (1/5/2021).

Menurutnya, Proses penundaan THR tersebut sebagaimana diterbitkannya Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan (SE Menaker) No. M/6/HK.04/VI/2021, yang mengakibatkan adanya proses
panjang sebelum pembayaran THR; adanya dialog, kesepakatan tertulis, leporan keuangan
internal perusahaan, yang kemudian hasil laporan tersebut dilaporkan ke Disnakertrans paling
lambat tujuh hari sebelum hari raya. Ini tentu berpotensi menunda waktu pembayaran THR yang
menjadi hak pekerja/buruh.

SE Menaker tersebut ditambahkannya, juga kontradiktif dengan hukum republik, yang menjamin
THR pekerja, sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 6/2006 Pasal 10 ayat (1) dan (2) dan
Pasal 5 yang mengatur bahwa pengusaha wajib membayarkan THR paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum hari raya.

MPBI meminta DPRD DIY terlibat dalam pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) DIY dalam menjamin dan pemenuhan hak atas THR bagi pekerja/buruh, serta
perlunya anggota DPRD DIY membentuk Panitia Khusus Pengawasan Pembayaran THR tahun
mendatang 2022.

Selain menyampaikan tuntutan tersebut, Irsyad menjelaskan, Panitia Pelaksana Layanan Aduan
dan Konsultasi THR bagi Pekerja/Buruh DIY akan mendirikan Posko Pengaduan THR sejak 1-12
Mei, serta mensosialisasikan kepada pekerja/buruh di DIY melalui jaringan Serikat Buruh/Pekerja
mengenai THR Keagamaan "Di tengah pandemi COVID - 19 yang belum kunjung reda untuk
mengakomodir para pekerja/buruh yang tidak mendapatkan haknya," jelasnya.

Selain tuntutan terkait THR MPBI juga menyampaikan Delapan tuntutan lain seperti Tenaga Kerja
Mandiri (TKM), Vaksinasi Gratis bagi Pekerja/Buruh, Koperasi Pekerja/Buruh, Pengupahan atau
pencabutan SK Gubernur tentang UMP dan UMK agar sesuai KHL, Pencabutan Omnibus Law
CILAKA, Bangun Perumahan & Rumah Susun Pekerja/Buruh, Segera bahas & sahkan Perda
Perlindungan Tenaga Kerja, Segera adakan program sharing saham dan profit perusahaan bagi
Serikat Pekerja/Buruh.

323