Page 730 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 730
perusahaan wajib memberikan THR paling lambat satu minggu sebelum hari raya. Begitu pun
dengan perusahaan terdampak COVID-19 tetap diharuskan membayar THR, maksimal satu hari
sebelum hari raya.
MAY DAY, DISNAKERTRANS JABAR BUKA 6 POSKO PENGADUAN THR
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) membuka enam
posko pengaduan THR (tunjangan hari raya) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Posko
tersebut untuk memastikan hak buruh untuk mendapatkan THR terpenuhi, sesuai aturan dari SE
Menaker No 6 Tahun 2021.
Kadisnakertrans Jabar Taufik Garsadi mengatakan, dalam SE tersebut perusahaan wajib
memberikan THR paling lambat satu minggu sebelum hari raya. Begitu pun dengan perusahaan
terdampak COVID-19 tetap diharuskan membayar THR, maksimal satu hari sebelum hari raya.
"Soal THR ini jika kita mengacu pada tahun lalu, saat kita masuk pandemi awal banyak buruh
yang tidak mendapatkan THR. SE dari bu menteri pun THR bisa dicicil, dan itu (menimbulkan)
banyak masalah terkait situasi saat itu," kata Taufik di Kantor Disnakertrans Jabar, Bandung 30
April 2021.
"Di tahun ini kita mengacu kepada SE Menaker No 6 2021 kita mendorong perusahaan untuk
mampu membayar THR tepat waktu, itu kira-kita kita sosialisasi untuk pengusaha atau pemberi
kerja untuk memberikan THR tepat waktu," ucapnya melanjutkan.
Terkait lokasi posko tersebut, ujar Taufik, berada di kantor Disnakertrans Jabar dan lima UPTD
Wilayah Pengawasan seperti Bogor, Karawang, Cirebon, Bandung, Kabupaten. Tak hanya di
tingkat provinsi, posko aduan pun terdapat di masing-masing disnaker di 27 kabupaten/kota.
"Jika ada aduan yang masuk, kita melakukan pemanggilan dari teman-teman yang piket di
posko, di lapangan dilakukan oleh pengawas tenaga kerja untuk dilakukan dialog, dicari jalan
keluar," tuturnya.
Ada pun bagi perusahaan yang tak melaksanakan kewajibannya, kata Taufik, terdapat denda
sebesar 5 persen. Aturan denda itu terdapat dalam Permenaker No 6. Sanksi administrasi hingga
penutupan izin usaha pun menanti.
"Catatan kami (tahun lalu) ada dua atau tiga yang belum membayar, ini masih diproses. Yang
tahun sekarang justru menutup perusahaannya dan PHK, ada perusahaan yang tidak mampu
membayar THR, jadinya mem-PHK semoga ini tidak terjadi di perusahaan yang lain," ujarnya.
"Untuk tahun ini catatan kami, ada dua atau tiga perusahaan yang masuk dalam aduan. Bukan
tidak mau membayar, tapi pembayarannya dicicil. Padahal tahun sekarang tidak ada aturan
mencicil, yang terdampak COVID-19 minimal satu hari sebelum hari raya," katanya.
Terkait May Day atau Hari Buruh Internasional, Taufik mengatakan telah banyak hal yang
diberikan kepada buruh baik dari pemerintah maupun perusahaan. Kepedulian itu diberikan
melalui pelatihan kompetensi, vaksinasi COVID-19, pembagian sembako, beasiswa kepada
korban K3, hingga KB gratis.
729
