Page 747 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 747

perusahaannya.  Pos  pengaduan  tersebut  dibuka  di  Kantor  Disnaker  Pelalawan  sejak.  Selasa
              (27/4) lalu. Sedangkan posko ini didirikan, selain untuk memantau juga menerima aduan dari
              para karyawan yang hak THR-nya diabaikan oleh perusahaan.

              Demikian hal ini disampaikan Kepala Disnaker Pelalawan Aburrahman melalui Kabid Hubungan
              kerja  dan perselisihan  hubungan  kerja  (Hubinsyaker),  Iskandar MSi kepada  Riau Pos,  Jumat
              (30/4)  di  Pangkalan  Kerinci.  Dikatakannya,  pihaknya  akan  membantu  menjembatani
              parakayawan  atau  buruh  dengan  para  pengusaha  yang  mengalami  permasalahan  terhadap
              Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang harus dibayarkan yakni H-10 dan paling lambat H-
              5.

              "Ya, posko pengaduan THR ini telah kami buka sejak Selasa (27/4) lalu. Sedangkan imbauan ini,
              paling lambat lima hari sebelum lebaran, THR harus sudah dibayarkan oleh perusahaan. Untuk
              itu, maka kami imbau perusahaan menaati peraturan yang berlaku. Dan bagi perusahaan yang
              tidak menjalankan kewajibannya atau melanggar, maka akan diberi sanksi tegas," terangnya.

              Diungkapkan Iskandar, kewajiban pembayaran THR ini telah dan akan terus disosialisasikan ke
              peru-sahaan-perusahaan.  Dan  pihaknya  juga  mengimbau  kepada  seluruh  karyawan  di
              Kabupaten Pelalawan yang merasa ada hak mereka nantinya yang tidak dibayarkan perusahaan,
              maka  hendaknya  dapat  mengadukan  ke  pos  yang  sudah  dibentuk  Dinas  Tenaga  Kerja.  Dan
              kewajiban  pembayaran  THR  ini,  sesuai  Surat  Edaran  Nomor  M/6/HK.04/1V/2021  tentang
              Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
              Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh
              Indonesia.

              "Dalam edaran itu, pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan perun-dangan-undangan,
              yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor
              6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," ujarnya,
              (amn)








































                                                           746
   742   743   744   745   746   747   748   749   750   751   752