Page 837 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 3 MEI 2021
P. 837

Muhaimin menilai surat komitmen bersama tersebut sebagai bukti bentuk dukungan RUU PKS,
              bukan  hanya  dari  aktivis  perempuan,  melainkan  juga  dari  para  pejuang  aktivis  buruh,  dan
              pengusaha  yang  bersatu.  Menurutnya,  salah  satu  lokasi  rawan  kekerasan  seksual  di  tempat
              kerja.

              "Untuk itu, tempat kerja harus kita jaga agar produktif, sehingga RUU PKS ini bisa mengurangi
              hingga zero accident pada kekerasan terutama perempuan," ujar Cak Imin, sapaan akrabnya,
              dalam keterangan tertulis, Jumat (30/4/2021).

              "Setelah ini, akan segera disampaikan ke Badan Legislasi, dan seluruh fraksi DPR dan diharapkan
              menjadi pertimbangan agar RUU PKS segera disahkan," imbuhnya.

              Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah menilai RUU PKS sebagai upaya melindungi masyarakat
              termasuk pekerja/buruh yang merupakan kelompok rentan terhadap pelecehan dan kekerasan
              seksual  baik  di  tempat  kerja  atau  ketika  perjalanan  masuk  dan  pulang  kerja  menggunakan
              fasilitas umum.
              "Ini  harus  menjadi  perhatian  bersama.  Kejadian  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  memang
              dapat terjadi di mana saja termasuk di tempat tinggal para pekerja/buruh, seperti tempat kost,
              asrama ataupun kontrakan," jelasnya.

              Ida  menjelaskan  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  adalah  dua  mata  pisau  yang  merusak
              seseorang  dan  berdampak  pada  kesehatan  fisik  maupun  mental  serta  kinerja  seseorang  di
              tempat kerja. "Hal ini jelas akan merugikan pekerja/buruh dan pengusaha, untuk itu negara
              perlu hadir memberikan perlindungan bagi rakyatnya, " katanya.

              Lebih  lanjut  dia  menegaskan  selaku pemerintah  yang  menangani  ketenagakerjaan,  pihaknya
              memberikan  apresiasi  gerakan  teman-teman  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  bersama  dengan
              Asosiasi  Pengusaha  yang  telah  melakukan  Kajian  tentang  pelecehan  dan  kekerasan  seksual
              dikaitkan dengan Rancangan UU PKS.
              "Ini menunjukan komitmen dan kolaborasi yang tinggi dari unsur pekerja dan pengusaha sebagai
              pemangku kepentingan kunci dalam perlindungan terhadap pekerja/buruh dan keberlangsungan
              usaha sehingga mampu mencapai produktivitas dan kesejahteraan bersama," pungkasnya.

              Sebagai informasi, para pimpinan SP/SB tersebut antara lain Konfederasi Serikat Buruh Seluruh
              Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI),
              Andi  Gani  Nena  Wea,  Ketua  Umum  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI),
              Yorrys Raweyai, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi, Presiden Sarikat
              Buruh  Muslimin  Indonesia  (Sarbumusi),  Syaiful  Bahri  Anshori;  dan  Ketua  Umum  KSP  BUMN,
              Ahmad Irfan Nasution.






















                                                           836
   832   833   834   835   836   837   838   839   840   841   842