Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 SEPTEMBER 2020
P. 180

4. Kuasa pengguna Anggaran (KPA) menetapkan penerima bantuan berdasarkan daftar calon
              penerima bantuan.
              5. KPA menyampaikan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) bantuan kepada Kantor
              Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

              6.  KPPN  menyalurkan  bantuan  pemerintah  ke  bank  penyalur  (Bank  Himpunan  Milik
              Negara/Himbara: Bank Mandiri, BRI, Bank BNI dan Bank BTN)  7. Proses penyaluran bantuan
              oleh  bank  penyalur  dilakukan  dengan  pemindah  bukuan  dana  dari  bank  penyalur  kepada
              rekening penerima bantuan dilakukan secara bertahap.

              8.  Proses  penyaluran  bantuan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
              undangan.

              9. Jika terdapat sisa dana bantuan pemerintah pada bank penyalur sampai akhir tahun anggaran,
              sisa dana disetor kembali ke rekening kas negara.

              10.  Penyalur  bantian  pemerintah  oleh  bank  penyalur  dilakukan  berdasarkan  perjanjian  kerja
              sama antara KPA dengan bank penyalur.

              11. Apabila pemberi kerja tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi dikenakan sanksi
              sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

              12.  Dalam  hal  penerima  bantuan  yang  tidak  memenuhi  syarat  namun  menerima  bantuan
              pemerintah, penerima bantuan tersebut wajib mengembalikan bantuan yang telah diterima ke
              rekening kas negara.

              Sejak Selasa (8/9/2020) hingga kini BPJS Ketenagakerjaan telah menyerahkan sejumlah 9 juta
              data calon penerima bantuan subsidi upah kepada Kemnaker, terhitung dari gelombang pertama
              hingga gelombang ketiga.

              Berikut rincian data calon penerima subsidi gaji dari Tahap 1 - Tahap 3:  - Data Tahap 1 sebanyak
              2,5  Juta    -  Data  Tahap  2  sebanyak  3  Juta    -  Data  Tahap  3  sebanyak  3,5  Juta    BPJS
              Ketenagakerjaan  menjelaskan,  terdapat  1,6  juta  data  yang  tidak  valid,  karena  tidak  sesuai
              dengan kriteria yang ditentukan Kemnaker.

              Data yang tidak valid tersebut terdiri dari 62 persen karyawan yang upahnya melebihi Rp 5 juta
              dan 38 persen karyawan terdaftar kepesertaan di atas bulan Juni 2020.

              Sementara pencairan dana BLT gelombang pertama dan kedua sudah dalam proses pengiriman
              ke nomor rekening masing-masing pekerja.

              Dilansir  Instagram    @kemnaker  ,  Kementerian Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah menyatakan,
              pihaknya masih memproses seluruh data calon penerima bantuan subsidi gaji.

              Ia juga meminta agar seluruh pekerja yang sudah sesuai dengan kriteria, tetap sabar, karena
              pihaknya masih perlu melakukan pengecekan ulang agar tepat sasaran.

              Presiden  Joko  Widodo  mengatakan,  tambahan  subsidi  gaji  diberikan  kepada  pegawai  dan
              perusahaan yang rajin membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
              Bantuan  subsidi  gaji  tersebut  merupakan  bentuk  dukungan  percepatan  pemulihan  ekonomi
              nasional.

              Pemerintah  memberikan  bantuan  kepada  pekerja  atau  buruh,  untuk  tujuan  melindungi  dan
              meningkatkan kemampuan ekonomi prakerja atau buruh selama masa pandemi Covid-19.


                                                           179
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185