Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 JUNI 2021

TEMUKAN 101 CPMI, KEMNAKER AKAN DALAMI REKRUTMEN BLKLN CKS MALANG

Kementerian Ketenagakerjaan akan terus mendalami kasus Balai Latihan Kerja Luar Negeri
Central Karya Semesta Malang terkait perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal
ini sesuai dengan instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Pendalaman akan dilakukan setelah tim gabungan dari Pengawas Ketenagakerjaan Ditjen
Binwasnaker & K3, Tim Pengantar Kerja Ditjen Binapenta & PKK, Pengawas Ketenagakerjaan,
dan UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur
menemukan 101 CPMI yang berasal dari Nusa Tenggara Barat.

Temuan 101 CPMI itu rencananya akan dipekerjakan ke Singapura sebanyak 56 orang dan ke
Hongkong sebanyak 40 orang. Mereka berada di BLKLN cukup beragam lamanya. Di BLKLN,
mereka mengikuti pelatihan bahasa sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

"Binwasnaker & K3 meminta pengawas ketenagakerjaan untuk terus mendalami permasalahan
tersebut, apakah dalam perekrutan dan pelaksanaan pelatihan kerja luar negeri di BLKLN PT CKS
telah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau ada tidak," kata Dirjen Binwasnaker dan
K3 Haiyani Rumondang, Minggu. 13 Juni 2021.

Menurut Haiyani, apabila dari hasil pendalaman tersebut ditemukan ketidakpatuhan terhadap
regulasi pelatihan kerja baik lembaganya, perekrutannya maupun pelaksanaannya, maka dapat
dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pencabutan izin.

Hal penting lainnya yang akan dilakukan tim, yaitu mendalami apakah terdapat penyimpangan
dalam perekrutan CPMI oleh PT CKS selaku lembaga penempatan Pekerja migran Indonesia
(P3MI). "Tim Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalaminya mulai persyaratan sebagai sebuah
P3MI, persyaratan perekrutan dan penempatan CPMI sebagaimana diatur dalam UU No. 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ujar Haiyani.

Di tempat terpisah, Dirjen Binapenta dan PKK Suhartono mengatakan bahwa PT CKS memiliki
izin sebagai BLKLN dari pemerintah daerah setempat dan juga memiliki izin sebagai lembaga
penempatan PMI dari Menteri Ketenagakerjaan. "Tentu saja apabila terjadi penyimpangan dapat
dikenakan sanksi administrasi sampai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku," kata Suhartono.
Pihaknya menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Ditjen Binwasnaker & K3 untuk
menindaklanjuti permasalahan ini, termasuk mendalami kemungkinan terjadi ketidakpatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Suhartono menyatakan apresiasinya terhadap tim gabungan yang telah bersama-sama
menangani permasalahan ini. Ia juga mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap
seluruh BLKLN atau LPK dan juga P3MI untuk memastikan pelindungan terhadap PMI, sehingga
peristiwa seperti yang di Malang ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.
"Untuk mengantisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan meningkatkan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Calon PMI yang berada di asrama BLKLN, penting dipastikan semua BLKLN
dan P3MI dilakukan pengujian kelayakan K3nya, sehingga seluruh BLKLN dan P3MI memenuhi
standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk memberikan
layanan yang terbaik bagi perlindungan CPMI," ujarnya.

73