Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 220
'PELANGGARAN THR' JIKA H -7 BELUM CAIR, LAPORKAN KE POSKO PENGADUAN
JATIM YANG BUKA MULAI 23 APRIL
Reporter: Syamsul Arifin | TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pekerja maupun buruh berbagai
perusahaan di Jawa Timur yang merasa haknya berkaitan Tunjangan Hari Raya (THR) diabaikan,
kini bisa melapor ke Posko Pengaduan THR.
Posko tersebut diluncurkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dan Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan DPW Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Jatim.
Posko THR Jatim akan mulai menerima pengaduan mulai dari 23 April atau H-5 Lebaran Idul Fitri
1442 Hijriyah.
Dikatakan Habibus Shalihin Ketua Bidang Buruh dan Miskin Kota LBH Surabaya, perusahaan
dinyatakan melakukan pelanggaran THR bila sampai H -7 lebaran tidak memberikan hak THR
kepada karyawannya.
"Kalau sampai H -7 tidak dapat THR itu sudah melanggar. Ini menjadi perhatian Tim Posko THR
Jatim . Posko ini kami buka sampai H -5 Idul Fitri. Pada hari itu kami akan sampaikan temuan-
temuan kami," terangnya, Minggu, (25/4/2021).
Selama 2020 lalu, di masa pandemi virus Corona ( Covid-19 ), jumlah pelapor yang masuk ke
Posko THR 2020 mencapai 3.140 orang pekerja atau buruh.
Rata-rata merupakan pekerja di perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, perhotelan, dan
UMKM.
"Seperti kita ketahui, pelanggaran (pembayaran THR) ini terus berulang. Salah satu
penyebabnya, karena lemahnya ketegasan dan pengawasan. Regulasi sudah ada tinggal
keseriusan pemerintah. Dalam hal ini Disnaker," bebernya.
Menteri Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan Surat Edaran nomor M/6/HK.04/IV/2020 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. Kali ini pengusaha tidak bisa mencicil pembayaran.
Sementara itu, Nurudin Hidayat Wakil Ketua DPW FSPMI Jatim yang menegaskan Tidak ada lagi
klausul bahwa pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19 boleh mencicil pembayaran THR
bagi buruh/karyawannya.
"Dengan adanya SE yang dikeluarkan oleh Menaker pada 12 April itu menyatakan, pelaksanaan
pemberian THR bagi buruh/karyawan tidak boleh dicicil kayak 2020," jelasnya.
Dia tegaskan, dalam SE itu sudah dijelaskan, bagi perusahaan tidak mampu, perusahaan harus
berkomunikasi dengan pekerja disertai bukti laporan yang menyatakan bahwa perusahaan
memang merugi.
Dia menyayangkan, pelanggaran THR ini terus berulang dari tahun ke tahun dan seperti sudah
menjadi tradisi. Kendalanya lemahnya penegakan hukum.
"Dulu pengawas selalu beralasan, tidak ada landasan hukum yang menaungi mereka untuk
memberi sanksi kepada perusahaan yang nakal. Sekarang sudah ada regulasi soal tata cara
pemberian sanksi ini sampai pembekuan badan usaha," ujarnya.
Nurudin berharap, Posko Pengaduan THR LBH Surabaya tetap akan mengawal pelanggaran-
pelanggaran perusahaan ini bahkan setelah Lebaran berakhir. Dia berharap, Posko terus
menekan perusahaan sampai perusahaan membayarkan kewajibannya.
219
